Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Tiga Raperda Ditarik

Tiga Raperda Ditarik

Choirul Huda

MUKOMUKO – Pemkab Mukomuko mengambil kebijakan menarik tiga dari lima Raperda yang telah diajukan ke DPRD untuk dibahas. Dengan penarikan itu artinya hanya ada dua Raperda yang dilanjutkan untuk dibahas. Tiga Raperda yang ditarik itu Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Raperda tentang Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2039 dan Raperda tentang Peningkatan Status Ex UPT Lubuk Talang Menjadi Desa.

Dua yang dibahas yakni, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Mukomuko, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemkab Mukomuko beralasan ada sejumlah kendala yang baru muncul dikemudian hari, atas tiga Raperda tersebut. Padahal saat penentuan, penyusunan dan penetapan program legislasi daerah, kendala itu belum muncul.

Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH didampingi Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan menjelaskan, Raperda tentang Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2039 masuk dalam Raperda yang diminta ditunda pembahasannya. Karena untuk penerapan Raperda ini nantinya, perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kondisi.

Jadi di dalam teknis pelaksanaan penyusunan Raperda ini, Pemkab Mukomuko melibatkan pihak ketiga. Yaitu pihak konsultan dan sekarang ini, masih dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses lelangnya baru dimulai April 2019 lalu.

Permohonan penundaan untuk Raperda ini, dilakukan Pemkab Mukomuko sebagai bentuk kehati-hatian bersama. Agar produk hukum yang dihasilkan dan ditetapkan nantinya, materi muatannya dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

“Atas pertimbangan itu, kami dimohonkan dapat ditunda pembahasannya sampai dengan masa sidang III tahun persidangan 2019 yang akan datang,” pinta Bupati.

Kemudian Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), diminta ditunda, karena dasar penyusunan draf yang ada sekarang. Mulai dari tahapan perencanaan hingga penyusunan Raperda ini, masih mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Belakangan baru diketahui, ternyata peraturan tersebut sudah dicabut dan diterbitkan peraturan yang terbaru. Yakni Permenpar Nomor 10 Tahun 2018, yang baru diundangkan pada Agustus 2018.

Maka demi kesempurnaan muatan materi, ataupun substansi penyusunan draf Raperda itu. Harus mengacu kepada peraturan yang baru, yang berbasis Online Single Submission (OSS). Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Permenpar Nomor 10 Tahun 2018.

“Jadi dalam ketentuan yang terbaru itu, pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, wajib mendaftarkan usahanya ke pemerintah daerah melalui mekanisme OSS sektor pariwisata,” terangnya.

Sedangkan terkait Raperda tentang Peningkatan Status Ex UPT Lubuk Talang Menjadi Desa, tahapannya masih menunggu persetujuan menteri dalam negeri (Mendagri). “Jadi khusus untuk Raperda ini, bukan kita minta ditunda. Tapi benar-benar kita Tarik, sampai terbitnya persetujuan itu. Karena persetujuan Mendagri belum didapat Pemkab Mukomuko,” pungkas Bupati. (hue)

Berita Lainnya

Daftar Sekarang, Berangkat Haji 14 Tahun Lagi

MUKOMUKO – Daftar tunggu keberangkatan calon jamaah haji (CJH) Mukomuko, kini sudah mencapai 2.605 orang. ...

error: Content is protected !!