Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Metropolis / 299 CJH Belum Melunasi BPIH

299 CJH Belum Melunasi BPIH

Bustasar

BENGKULU – Sebanyak 299 Calon Jemaah Haji (CJH) belum melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Drs. H. Bustasar MS, M.Pd mengatakan pihaknya masih menunggu jadwal pelunasan untuk CJH kuota tambahan.

“Tahap 1 dan 2 pelunasan BPIH sudah lewat. Untuk CJH kuota tambahan ini ada jadwal lain, tahap ketiga. Dan kita masih menunggu petunjuk dan jadwal ini dari pusat,” ujar Bustasar.

Bustasar menerangkan, Provinsi Bengkulu mendapat kuota haji tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 299 orang. Dibagikan untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sesuai dengan asumsi perbandingan jumlah penduduk muslim yang ada di kabupaten/kota. Terdiri dari 153 Calon Jemaah Haji (CJH) sesuai nomor porsi keberangkatan, dan 146 kuota lansia.

“299 kuota haji tambahan ini dibagi lagi untuk kuota lansia sebanyak 146 orang, dan 153 lagi sesuai daftar antri keberangkatan,” jelasnya.

Kabid Haji dan Umroh Drs.H.Ramlan, M.HI menambahkan masing-masing kabupten/kota mendapat kuota haji tambahan berbeda. Untuk kuota haji tambahan lansia ini syaratnya CJH harus berusia minimal 75 tahun pertanggal 7 Juli 2019, dan sudah mendaftar sebelum tanggal 1 Januari 2017.

“Untuk kuota haji tambahan lansia memang usia minimal 75 tahun, tapi kalau di daftar tunggu haji di kabupaten/kota itu ada yang usianya lebih lagi dari 75 tahun maka akan lebih diprioritaskan,” terangnya.

Sementara itu untuk transportasi bagi CJH kuota tambahan, Bengkulu-Padang sampai saat ini belum juga ada titik terang. Pemprov tidak memiliki anggaran untuk 299 CJH tambahan mengingat kuota tambahan ini baru-baru ini diterima Provinsi Bengkulu. “Masih akan dibahas dalam waktu dekat ini bersama kanwil kemenag juga,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Bengkulu Edie Hartawan.

Edie menjelaskan estimasi biaya transportasi 299 CJH tambahan ini sekitar 3,025 miliar. Dengan biaya tiket pulang pergi dari Bendara Fatmawati Bengkulu ke BIM Padang. Menurutnya, ada alternatif lain bila penganggaran transportasi bagi CJH ini tidak bisa dilakukan setelah kegiatan (APBD Perubahan). Yaitu, CJH harus rela membayar transportasi sendiri.

“Ada beberapa skenario, pertama CJH dulu yang menanggulangi nanti dibayar dalam APBD Perubahan. Namun jika alternatif ini tidak bisa maka alternatif lainnya CJH bayar sendiri,”demikian Edie. (key)

Berita Lainnya

Banyak Lapak Liar, PAD Tak Maksimal

BENGKULU – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pedagang Pasar Panorama tahun 2018 lalu, sebesar ...

error: Content is protected !!