Selasa , 10 Desember 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Dewan Kembali Minta Copot Kepala OPD

Dewan Kembali Minta Copot Kepala OPD

REKOMENDASI: Waka II DPRD BU, Agus Riyadi, M.Si memberikan rekomendasi dewan kepada Wabup BU, Arie Septia Adinata dalam rapat paripurna, Rabu (15/5).(foto: shandy/rb)

ARGA MAKMUR – DPRD Bengkulu Utara (BU) kembali meminta Pemkab BU mencopot sejumlah pejabat. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 menjadi Perda, Rabu (15/5).

Bedanya dengan tahun lalu, tahun ini jumlah pejabat yang diminta untuk dicopot bertambah dari dua menjadi lima orang. Yakni Kabag Hukum, Kadis Pendidikan, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda dan Kadis PUPR. Ketua Badan Perumus Rekomendasi, Dedy Syafroni menilai kelima pejabat ini bekerja tidak maksimal dan menyebabkan kemunduran pembangunan daerah. Sehingga ia meminta Bupati BU melakukan evaluasi pada pejabat tersebut dan diganti.

“Untuk Kepala Bapenda, kami nilai gagal mencapai target PAD, sedangkan Bappeda ini terkait terlambatnya pembangunan fisik tahun ini. Ini karena perencanaan dan pembangunan fisik di tahun anggaran yang sama,” kata Dedy.

Sedangkan Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan masih sama seperti tahun lalu, karena itu dewan minta untuk diganti. Untuk Kabag Hukum, mereka menilai ada kemunduran kinerja Bagian Hukum yang terkait dengan Perda yang dibahas bersama DPRD. “Kami minta tahun ini rekomendasi kami diperhatikan dan dilaksanakan. Jangan seperti tahun lalu lagi,” tegas Dedy.

Terkait hal itu, Wabup BU Arie Septia Adinata, SE yang hadir dalam paripurna istimewa kemarin menuturkan akan menyampaikan langsung apa yang menjadi catatan dewan. Ia juga memastikan akan melaksanakan apa yang direkomendasikan. “Hanya saja memang harus disesuaikan dengan aturan yang ada dalam pelaksanaannya,” katanya.

Terkait pejabat yang masuk raport merah dewan  tersebut, hal itu akan menjadi perhatian khusus Bupati dan Wabup. Termasuk pemberian sanksi jika memang kinerjanya dianggap di bawah standar. “Saya akan sampaikan langsung dengan Bupati. Nantinya tentu dewan bisa mengontrol realisasi dari rekomendasi tersebut,” ujar Arie.(qia)

Berita Lainnya

Kapasitas Kapal Terbatas, Angkut Hasil Panen Pisang Terendah

ARGA MAKMUR – Sebulan ini masyarakat Kecamatan Enggano mengeluh, sebagian besar pisang hasil perkebunan warga ...

error: Content is protected !!