Selasa , 21 Mei 2019
Home / Daerah / Mukomuko / OPD Antre Jalin MoU

OPD Antre Jalin MoU

Agus Irawan Yustisianto

MUKOMUKO – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mukomuko berebutan menjalin memorandum of understanding (MoU) dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko.

Terbukti, bulan Mei ini saja, 4 OPD melaksanakan penandatanganan MoU tersebut. Diantaranya OPD Sekretariat DPRD Mukomuko, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Mukomuko.

“Baru-baru ini dinas-dinas itu. BKD dan Setwan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto, SH, MH kepada RB, Rabu (15/5).

Kajari tidak menampik pihaknya membatasi penerimaan pengajuan OPD ataupun pemerintah desa atau instansi vertikal yang hendak menjalin MoU TP4D. Maksimal, pengajuan dan penandatanganan MoU bulan Juni 2019. Lewat dari bulan tersebut pasti ditolak.

“Masih ada sejumlah pengajuan yang masuk, tapi masih kita kaji dulu. Jika memang memungkinkan, baru kita tindaklanjuti ke penandatanganan MoU,” papar Kajari.

Sekalipun kegiatan yang diminta pendampingan itu yakni kegiatan non fisik, tetap ditolak. Apalagi berupa kegiatan fisik. ‘’Sudah cukup waktu kita berikan dari terhitung Januari. Kenapa mulai masuk semester kedua kok sibuk minta pendampingan,” tegas Kajari.

Kebijakan itu bersedia Kajari longgarkan, kalau ada hal-hal yang sifatnya luar biasa. Semisal kegiatan nasional yang jika tidak dilakukan pendampingan, bisa berdampak ke terbengkalainya kegiatan tersebut.

“Itupun tidak sembarangan. Kalau memang benar-benar urgen, mendesak, kegiatan nasional. Jika tidak kita laksanakan, bisa berakibat fatal untuk skala nasional. Tentu ini beda cerita,” jelasnya.

Sebelum bulan Mei sejumlah OPD dan pemerintah desa telah menjalin MoU TP4D. Diantaranya Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

“Ingat, pendampingan yang kami berikan bukan tameng bagi OPD bahwa aman dari hukum. Kami akan tetap lakukan penyelidikan, jika tidak mengubris apa saja saran dari jaksa. Apalagi kalau sampai sengaja melakukan pelanggaran hukum,” demikian Kajari.(hue)

Berita Lainnya

Bupati: Hindarilah Ajakan People Power

MUKOMUKO –Menyikapi gencarnya isu gerakan people power, disikapi serius Bupati Mukomuko H Choirul Huda, SH. ...

error: Content is protected !!