Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Metropolis / Pemerintah Provinsi Gunakan Pergub Untuk THR

Pemerintah Provinsi Gunakan Pergub Untuk THR

BENGKULU – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bengkulu tidak perlu khawatir lagi Tunjangan Hari Raya (THR) tidak bisa diterima sebelum lebaran. Pemprov akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum, sesuai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR.

Seperti disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Hj. Noni Yuliesti, awalnya pemberian THR harus diatur melalui Perda. Akan tetapi dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah saja. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 PP Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Kita sudah selesai rapat dengan biro hukum. Pergub itu kan difasilitasi oleh kementerian, karena itu segera kita sampaikan. Insya Allah secepatnya, besok (hari ini, red) langsung Karo Hukum yang akan membawanya,” ujar Noni.

Revisi PP ini, terangnya, berdasarkan hasil rapat kesepakatan antara kemendagri, kemenkeu dan kemenpan-RB. Mengingat bila harus dengan perda maka ASN tidak bisa menikmati THR sebelum lebaran karena pembahasan perda membutuhkan waktu cukup lama. Sementara bila diatur cukup melalui Perkada maka tidak memerlukan waktu lama bagi gubernur/walikota/bupati, untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Menurut PP paling cepat 10 hari THR dibayarkan sebelum hari raya, artinya sekitar tanggal 24 Mei,” terang Noni.

Ia menerangkan ASN akan mendapat THR sebesar 1 bulan gaji tanpa potongan. THR juga akan diberikan kepada honorer juga sebesar 1 bulan gaji. Pembayaran THR untuk honorer ini boleh lebih duluan dibandingkan ASN. “Kalau perintah dari pak gubernur, pertengahan bulan ini sudah dibayarkan untuk honorer,” jelasnya.

Sekdaprov Nopian Andusti menambahkan untuk ketersediaan anggaran pemberian THR bagi ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu sudah tidak ada permasalahan lagi. Anggaran pemberian THR ini sudah dialokasikan dalam APBD.  “Kalau mengacu seperti tahun lalu sebetulnya tidak ada masalah, cepat. Tapi kalau harus dengan perda tidak ada revisi, dapat kita bayangkan kan belum tentu selesai 1 bulan,” demikian Nopian.

Untuk diketahui, sebelum ada revisi ketentuan mekanisme pembayaran THR itu sebagaimana tertuang pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan. Disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). (key)

Berita Lainnya

Banyak Lapak Liar, PAD Tak Maksimal

BENGKULU – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pedagang Pasar Panorama tahun 2018 lalu, sebesar ...

error: Content is protected !!