Minggu , 25 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tunggu Pengesahan Perda Provinsi

Tunggu Pengesahan Perda Provinsi

UNGGULAN: Kawasan Kepahiang Mountain Valley yang terletak di kebun teh Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kepahiang.(foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk menyerahkan pengelolaan kawasan wisata kebun teh Kepahiang Mountain Valley (KMV) di Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan, kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepertinya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pasalnya selain saat ini kawasan tersebut masih dalam tahapan pembangunan, Peraturan Daerah (Perda) terakait Pengelolaan Wisata yang saat ini tengah dibahas di DPRD Provinsi Bengkulu belum disahkan.

Diungkapkan Plt Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kepahiang, Nuriyansah, ST bahwa rencana penyerahan pengelolaan kawasan wisata kepada BUMDes memang sudah sejak lama direncanakan oleh Pemkab Kepahiang. Hanya saja perlu ada aturan hukum yang mengatur terkait pengelolaan tersebut, agar pengelolaan yang dilakukan bisa memberikan asas manfaat terhadap masyarakat sekitar dan pembangunan daerah.

“Kita masih menunggu Perdanya dari provinsi, saat ini Perda tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Provinsi. Jikalau aturan hukumnya sudah, kita akan persiapkan langkah berikutnya untuk penyerahan pengelolaan kepada BUMDes,” ungkap Nuriyansah, Rabu (15/5).

Selain itu juga, sambung Nuriyansah, penyerahan pengelolaan kawasan KMV tersebut ke BUMDes sepertinya belum bisa dilakukan pada tahun ini. Pasalnya saat ini Pemkab Kepahiang masih mengejar pembangunan pendukung infrastruktur di kawasan wisata KMV tersebut, seperti toilet, musala, auning, lahan parkir, serta infrastruktur pendukung lainnya.

“Kalau pembangunannya belum selesai, bagaimana kita akan menyerahkan pengelolaannya. Nanti setelah semua pembangunan selesai, baru kita serahkan pengelolaannya,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM menuturkan, memang sejak awal kawasan wisata tersebut akan diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes setempat. Namun pada akhir 2018 lalu Perda terkait pengelolaan wisata tersebut, belum disetujui oleh Gubernur Bengkulu kendati sudah dibahas di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu.

“Saat ini Perdanya sudah ada, dan kita sudah bisa membentuk kerja sama terkait pengelolaan kawasan tersebut dengan BUMDes. Hanya saja memang memerlukan proses yang cukup panjang, karena BUMDes yang akan mengelola kawasan tersebut pun harus kita verifikasi dan lakukan pembinaan terlebih dahulu,” jelas Bupati.

Terkait belakangan mulai marak para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tanpa izin, Bupati mengaku dalam waktu depat akan mengatur kawasan tersebut, termasuk terkait parkir dan kebersihan. “Nantinya seluruh yang ada di kawasan tersebut baik lapak, parkir, retribusi, dan kebersihan akan kita serahkan sepenuhnya kepada BUMDes agar bisa dikelola dengan baik,” terang Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!