Minggu , 26 Mei 2019
Home / Pemilu / Akui Terima Uang Rp 55 Juta

Akui Terima Uang Rp 55 Juta

TERSANGKA: Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.IK menggelar press release penetapan tiga anggota PPK Ulu Talo sebagai tersangka.(foto: yayan/rb)

SELUMA – Tiga dari lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulu Talo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Seluma. Tiga orang anggota PPK tersebut yakni AN, AL dan Ar. Sedangkan dua anggota lainnya yakni Jumadi dan Amrianto, dinyatakan tidak terlibat dalam perkara tindak pidana pemilu, penggelembungan perolehan suara caleg DPR RI pada Pemilu 17 April lalu.

“Tiga yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana pemilu. Tiga orang ini yang kabur dan berhasil kita tangkap di Jakarta Selatan,” terang Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.IK saat menggelar press release, Kamis (16/5).

Dijelaskan Nyoman, ketiga anggota PPK Ulu Talo tersebut telah terbukti mengubah hasil perolehan suara salah satu caleg DPR RI, dari suara sesungguhnya 185 suara menjadi 1.137 suara. “Jadi ada penggelembungan suara sebanyak 952 suara yang dilakukan oleh tiga tersangka,” jelas Nyoman.

Lanjut Nyoman, dari pemeriksaan yang dilakukan pada tiga anggota PPK ini, diketahui bahwa ketiganya telah diiming-imingi uang sebesar Rp 100 juta oleh oknum yang diduga adalah tim pemenangan salah satu caleg DPR RI. “Mereka ini telah menerima tanda jadi dari oknum tim pemenangan tersebut sebesar Rp 55 juta. Sisanya akan dibayarkan setelah selesai semua tahapan pemilu,” beber Nyoman.

Menurut keterangan ketiga tersangka, tambah Nyoman, uang Rp 55 juta yang telah diterima  tersebut telah dihabiskan untuk foya-foya berbagai tempat hiburan di Kota Bengkulu dan saat di Jakarta. Selain itu uang tersebut juga  modal untuk melarikan diri ke Jakarta. “Uang Rp 55 juta tersebut telah habis, tidak ada lagi yang tersisa,” ujar Nyoman.

Dijelaskan Nyoman,  ketiga tersangka dijerat dengan pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka terancam hukuman selama dua tahun penjara dan denda sebesar Rp  24 juta. “Karena maksimal hukumannya dua tahun, jadi kita tidak bisa melakukan penahanan. Ketiganya hanya kita kenakan wajib lapor, dua kali dalam seminggu, Senin dan Kamis,” terang Nyoman.(aba)

Berita Lainnya

GNKR Desak KPU Bentuk TPF

BENGKULU – Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, KPU Provinsi Bengkulu juga didatangi puluhan ...

error: Content is protected !!