Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Puluhan Desa Dipantau Kejari

Puluhan Desa Dipantau Kejari

Rusydi Sastrawan

KEPAHIANG – Ini patut menjadi perhatian bagi seluruh Kepala Desa (Kades) di 105 Desa di Kabupaten Kepahiang. Pasalnya puluhan desa saat ini sudah masuk dalam radar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan (Kajari) Kepahiang H. Lalu Syaifuddin, SH, MH melalui Kasi Pidsus Rusydi Sastrawan, SH, MH.

Menurutnya masih ada beberapa desa yang diduga terindikasi melakukan penyelewangan jabatan perangkat desa. Dalam hal penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun ia tidak mengatakan lebih gamblang desa mana saja yang saat ini sudah masuk dalam radar pemantauan Kejari Kepahiang.

“Yang jelas masih ada yang saat ini terus kita lakukan pemantauan dan pengumpulan data. Nanti kalau indikasinya sudah mengarah, baru kita akan ambil tindakan selanjutnya. Untuk nama-nama desanya kita tidak bisa membeberkannya saat ini, karena masih dalam tahap pemantauan,” terang Rusydi.

Diketahui dalam kurun 2 tahun terakhir, Kejari Kepahiang sudah menangani sedikitnya 2 kasus tindak pidana korupsi DD/DD di Kabupaten Kepahiang. Tahun 2018 lalu Kepala Desa Limbur Lama Kecamatan Bemani Ilir Ridwan Siswandi bersama Konsultan Perencanaan dan Pengawas, dijebloskan ke sel tahanan oleh Kejari Kepahiang lantaran terbukti melakukan penyelewengan DD/ADD yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 270 juta.

Bahkan teranyar beberapa waktu lalu, perangkat Desa Ujan Mas Bawah yakni Ahmad Badawi (48) yang menjabat sebagai Kepala Desa, Syaipul Anwar (58) merupakan Sekretaris Desa, Sofyan Aroni (45) Bendaha Desa Tahun 2015-2016, dan Ismono Sahadi (27) Bendahara Desa Tahun 2016-sekarang, pun dijebloskan ke tahanan lantaran terbukti melakukan penyelewengan dengan modus SPj fiktif. Sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 300 juta.

“Sebelumnya melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D, kita sudah melakukan imbauan dan sosialisasi kepada perangkat desa terkait penggunaan DD/ADD yang tidak bertabrakan dengan hukum. Sosialisasi dan imbauan ini kita lakukan terus menerus. Namun kalau masih ada yang mengambil risiko, ya berarti siap berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku,” demikian Rusydi. (sly)

Berita Lainnya

Defisit Anggaran Rp 118,6 Miliar

KEPAHIANG – Lagi-lagi agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Kepahiang ...

error: Content is protected !!