Minggu , 22 September 2019
Home / Pemilu / Temukan 7.300 Kesalahan Situng

Temukan 7.300 Kesalahan Situng

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan adanya kesalahan input dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU. Jumlahnya mencapai 7.300 kasus. Angka ini jauh dari dugaan yang diungkap oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebanyak 73.175.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, angka 7.300 adalah data yang ditemukan oleh Bawaslu. Kesalahan terbanyak disebab form C1 yang bermasalah. Yakni adanya beberapa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan diperbaiki di tingkat kecamatan.

“Yang jelas ada 7.300-an kesalahan entry. Yang 7.000 nya itu tidak bisa diperbaiki. Bukan C1-nya, tapi data penghitungan di PSU dan diperbaiki di tingkat kecamatan. Itu bermasalah dan tidak bisa diotak-atik,” kata Bagja di Jakarta.

Sebelumnya, KPU mengklaim jika pihaknya telah memperbaiki kesalahan input sebelum Bawaslu memutuskan jika ada kesalahan prosedur. KPU juga mengapresiasi langkah Bawaslu yang tidak meminta Situng dihentikan.

Komisioner KPU Ilham Saputra menerangkan, seluruh kesalahan input telah diperbaiki oleh KPU. Menurutnya, dengan aplikasi Situng, keterbukaan informasi kepada public masih bisa dirasakan rakyat Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu ini mengklaim jika kesalahan input hanya 269 kasus. Angka ini jauh berbeda dari penemuan Bawaslu.

“Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu yang tidak meminta Situng dihentikan. Hanya dilakukan perbaikan. Ini juga bagian dari keterbukaan kami sebagai penyelenggara pemilu agar masyarakat bisa mengetahui hasil perolehan semantara,” bebernya.

Terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing menegaskan, jika Situng milik KPU dihentikan, hal tersebut bisa menciderai hak masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Bukan tanpa alasan, menurutnya, sebelum ada SItung, masyarakat tidak bisa mengetahui secara waktu ke waktu perolehan suara hasil pemilu.

“Seharusnya memang dilakukan perbaikan. Karena ini merupakan trnasparansi yang bisa diterima masyarakat. Tetapi saya rasa ini perlu dievaluasi jika terus menerus terjadi kesalahan. Sebab, kepercayaan masyarakat bisa terkikis jika KPU terus menerus melakukan kesalahan,” ujar Emrus.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Putusan Bawaslu dinilai masih mempertimbangkan aspek penting dan urgensi keberadaan Situng sebagai implementasi prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka.

Selama ini, hasil pemilu hanya dimiliki oleh penyelenggara, peserta dan saksi pemilu. Dengan adanya SItung, semua pemilih dan masyarakat bisa mengakses dokumen hasil pemilu di keseluruhan TPS melalui pengunggahan C1. Titi menggarisbawahi, kinerja KPU ke depan harus dilakukan evaluasi. Mulai dari kecermatan sampai tingkat akurasi dalam memasukkan data ke Situng. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat khususnya peserta pemilu.(khf/fin/rh)

Berita Lainnya

Wapada Adu Domba

PELABAI – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, ...

error: Content is protected !!