Senin , 16 September 2019
Home / Berita utama / Bebas dari Korupsi, Birokrasi Bersih

Bebas dari Korupsi, Birokrasi Bersih

PENCANANGAN: Gubernur Bengkulu saat mencanangkan ZI tahun 2019 di Lapangan Apel Kantor Gubernur, Rabu pagi (22/5). (foto: mcpemprov/ist/rb)

BENGKULU- Pemprov Bengkulu melaksanakan pencanangan Zona Integritas (ZI) tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, birokrasi yang bersih  dan melayani. Pencanangan dilaksanakan  di Lapangan Apel Kantor Gubernur, Rabu pagi (22/5).

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan dalam pelaksanaan ZI wilayah bebas korupsi, birokrasi yang bersih dan melayani dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, pribadi-pribadi ASN. Sehingga menjadi sebuah budaya yang berintegritas. Secara komitmen ZI itu dibangun atas pribadi-pribadi dan tunas integritas yang telah dibangun sejak 2016 lalu.

“Ini memang menjadi tuntutan dan kebutuhan kita semua, agar kualitas birokrasi ini betul-betul menjadi bersih dan produktif,” ujar Rohidin.

Selain itu Rohidin juga meminta adanya peningkatan kualitas pelayanan dari OPD unsur pelayanan publik. Mengingat muara dari ZI ini adalah wilayah yang bersih dan melayani sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan prima. Terkait kontrol pencanangan ZI tersebut khususnya pada OPD-OPD unsur pelayanan, bila ditemukan adanya indikasi atau dugaan pelayanan yang tidak seharusnya maka masyarakat bisa melapor.

Laporan bisa dilayangkan baik secara langsung dan terbuka ke Pemprov Bengkulu melalui Dinas Kominfo dan Statistik, maupun secara online. “Jadi ada kontrolnya yang bisa dihubungi untuk menyampaikan laporan dan itu juga secara langsung terkoneksi ke pemerintah pusat,” imbuhnya.

Rohidin menambahkan dirinya menyambut baik bimbingan Korsupgah KPK secara terus menerus dalam bentuk pendampingan maupun bimbingan teknis di lakukan di Provinsi Bengkulu. “Kita menyambut baik bimbingan dari teman-teman Korsupgah,” kata Rohidin.

Terpisah, menanggapi pencanangan ZI oleh Pemprov Bengkulu Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Melyansori meminta agar pencanangan ZI bukan hanya sekedar ceromonial belaka. Akan tetapi dilaksanakan sehingga terwujud wilayah wilayah bebas korupsi, birokrasi yang bersih  dan melayani, sesuai dengan tujuan pencanangan ZI ini.

“Kita masih ingat Ridwan Mukti dulu mencanangkan pakta integritas bahkan disaksikan langsung oleh Ketua KPK tapi ternyata hanya ceremonial, karena akhirnya ditangkap KPK. Jangan sampai sudah dicanangkan sudah itu sudah,” pungkasnya.

Pencanangan ZI ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas secara simbolis antara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dengan beberapa Kepala OPD sektor/ unsur pelayanan. Disaksikan Tim Korsupgah KPK RI Harun Hidayat, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Suko Sarjono, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto dan Tim Evaluasi ZI Kementerian PAN-RB Gempar Ganefianto. (key)

Berita Lainnya

Mess Karyawan Perusahaan Batu Bara Terbakar

BENTENG – Mess karyawan PT Kusuma Raya Utama yang bergerak dibidang pertambangan batu bara (KRU) ...

error: Content is protected !!