Minggu , 16 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tunggu Putusan Hukum Tetap

Tunggu Putusan Hukum Tetap

KEPAHIANG – Pascaditetapkannya Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Bendahara Desa (Bendes) Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang atas kasus penyelewengan Dana Desa (DD), kondisi pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah saat ini ibarat kapal kehilangan nahkoda.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang langsung mengambil langkah strategis guna mempersiapkan perangkat desa dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kades untuk tetap menjalankan program pemerintahan desa. Hanya saja untuk mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku, Pemkab Kepahiang terpaksa harus menunggu putusan hukum tetap (incraht) terlebih dahulu atas keempat tersangka tersebut.

Diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH, MH bahwa pascamendapatkan kabar tentang kasus yang menimpa para perangkat desa tersebut, pihaknya langsung mempersiapkan rencana pengangkatan Plt Kades Ujan Mas Bawah. Untuk itu dalam waktu dekat ini, Pemkab Kepahiang akan mengumpulkan seluruh perangkat desa yang aktif beserta pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mempersiapkan hal ini.

“Apapun kondisinya pemerintahan desa tak boleh terganggu. Karena masih banyak program pembangunan yang harus dilakukan oleh desa. Untuk itu dalam beberapa hari ini kita akan kumpulkan seluruh pengurus desa dan BPD, untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Salah satunya adalah menunjuk Plt Kades, Plt Sekdes, dan Plt Bendes Ujan Mas Bawah. Namun sebelum itu, kita perlu ketetapan hukum tetap dulu atas keempat tersangka,” jelas Iwan, Rabu(22/5).

Dijelaskan Iwan, untuk menunjuk pejabat Plt nantinya, Pemkab Kepahiang akan menyerahkan kepada para perangkat desa dan BPD Ujan Mas Bawah terkait bagaimana teknisnya. Untuk itu nantinya kajian, analisa, dan kesepakatan perangkat desa dan BPD diperlukan untuk Pemkab nantinya mengangkat pejabat Plt Kades dan perangkat kosong lainnya di desa tersebut.

“Ya nantinya siapa yang layak untuk diangkat sebagai Plt, tentunya berdasarkan kesepakatan antara perangkat desa dan pengurus BPD selalu penyambung aspirasi masyarakat. Pemkab dalam hal ini akan meng-SK-kan siapa yang menurut masyarakat desa layak memimpin mereka,” ujar Iwan.

Diketahui sebelumnya, keempat tersangka yang atas perkara tersebut yakni Ahmad Badawi (48) yang menjabat sebagai Kepala Desa, Syaipul Anwar (58) merupakan Sekretaris Desa, Sofyan Aroni (45) Bendaha Desa Tahun 2015-2016, dan Ismono Sahadi (27) Bendahara Desa Tahun 2016-sekarang.

Kemudian terkait salah satu tersangka yakni Syaipul Anwar, Sekdes yang juga berstatus sebagai ASN di Pemkab Kepahiang, Iwan menegaskan Pemkab Kepahiang juga akan memproses status ASN dari tersangka, dan akan segera menyampaikannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk petunjuk selanjutnya.

“Setelah ada putusan incraht nanti, status ASN dari salah satu tersangka pun akan diputuskan. Tapi bukan Pemkab yang memutuskan melainkan KemenPAN-RB melalui BKN dan KASN. Kita akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat atas hal ini,” demikian Iwan.  (sly)

 

Berita Lainnya

Warga Tebat Monok Divonis 1 Tahun Penjara

KEPAHIANG – Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp ...

error: Content is protected !!