Sabtu , 7 Desember 2019
Home / Berita utama / 70 Persen Alokasi untuk PPPK

70 Persen Alokasi untuk PPPK

Diah Irianti

BENGKULU  – Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini. Hal itu ditandai dengan terbitnya surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan, surat itu merupakan panduan bagi instansi dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN tahun ini. Sambil menunggu instansi menyiapkan usulan kebutuhannya, Kemenpan menyiapkan prosedur dan tahapan jadwalnya. “Masih dalam persiapan, nanti akan diinfokan jadwal pendaftarannya,” ujarnya, Kamis (23/5).

Berdasarkan surat tersebut, kata dia, dalam menyusun kebutuhan ASN yang akan direkrut tahun ini, instansi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam (APBD) dengan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol persen. “Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar,” imbuhnya.

Untuk jabatan pelaksana, kata dia, harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana. Kemudian untuk jabatan fungsional, diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, lanjutnya, pemerintah daerah harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar bagi CPNS.

Lantas, bagaimana pembagian kuota PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun ini? Mudzakir menyebutkan, untuk pemda, alokasi CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK.

Terkait perbedaan itu, dia menyebut menyesuaikan kebutuhan. “Karena kebutuhan organisasinya seperti itu. (Pemda) harus didukung SDM yang sesuai kebutuhan seperti PPPK tersebut,” tuturnya.

Bagi Pemda, PPPK harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Selain itu, PPPK bisa memberi kesempatan kepada pegawai honorer) yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

“Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Jika sudah dipetakan, masing-masing instansi menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019. “Apabila belum menyampaikan, maka dinyatakan tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2019,” pungkasnya.

Ditambahkan Jubir KemenPAN-RB Suwardi, bagi Pemda yang ingin melaksanakan tes CPNS tahun ini sudah bisa mengajukan usulan. “Surat tentang pengadaan ASN tahun 2019 sudah terbit. Bagi pemda yang ingin menggelar tes CPNS mustinya sudah bisa mengusulkan,” ujar Suwardi yang juga menjabat sebagai Kabag Komunikasi Publik KemenPAN-RB kepada RB kemarin.

Lebih lanjut Suwardi menerangkan dalam surat MenPAN-RB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini. Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

“Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Suwardi.

Selain itu, sambung Suwardi, pemda juga harus memperhatikan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. Usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada MenPAN-RB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-Formasi.

“Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat K/L/Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019,” jelasnya.

Suwardi juga menegaskan bahwa untuk alokasi pegawai, pemda mendapat 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerha (BKD) Provinsi Bengkulu Diah Irianti mengatakan saat ini BKD masih proses pengumpulan data kebutuhan. Target pertengahan Juni usulan sudah disampaikan ke KemenPAN-RB dan BKN. Menurutnya, pemprov saat ini masih kekurangan tenaga ASN dengan kualifikasi pendidikan tertentu, terutama untuk tenaga guru. Kekurangan jumlah pelaksana di beberapa OPD ini sudah sangat terasa.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan pihaknya untuk kembali mengusulkan formasi CPNS ke pusat. “Tahun lalu Pemprov Bengkulu mendapatkan 317 formasi CPNS, diantaranya 31 formasi tidak terisi. Sementara rata-rata jumlah PNS pensiun 300 lebih pertahunnya,” demikian Diah.

Sebelumnya, KemenPAN-RB telah menetapkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019.  Keputusan MenPAN-RB tersebut secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. (key)

Berita Lainnya

Hasil Sidak Dewan Provinsi, Uji Sampel Air Bahang PLTU Bengkulu Masih Standar Mutu

BENGKULU– Adanya dugaan air bahang PLTU Bengkulu 2×100 MW sebagai penyebab ditemukannya penyu mati dan ...

error: Content is protected !!