Senin , 16 September 2019
Home / Berita utama / Rohidin Sukses Pertahankan WTP

Rohidin Sukses Pertahankan WTP

SERAHKAN: Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Arif Agus saat menyerahkan LHP BPK atas LKPD TA 2018. (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2018. Ini kedua kalinya Pemprov meraih WTP sejak dipimpin Rohidin. Prestasi membanggakan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Bengkulu, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Arif saat rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (23/5).

Meskipun Pemprov Bengkulu meraih opini WTP akan tetapi BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern, yaitu proses penyusunan anggaran tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5,57 Miliar dan Belanja Modal sebesar Rp11,37 Miliar, penatausahaan Aset Tetap Pemprov Bengkulu belum memadai dan terdapat permasalahan aset tetap yang telah diungkapkan dalam LHP BPK RI sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti,  kawasan pantai panjang belum memiliki alas hak berupa Hak Pengelolaan (HPL).

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan kepatuhan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan perundang-undangan, antara lain pemberian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Kesehatan Jiwa (RSKJ) Soeprapto tidak sesuai ketentuan sebesar Rp200 Juta, Realisasi belanja perjalanan dinas pada 12 OPD terindikasi tidak senyatanya sebesar Rp312,06 Juta dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp20,44 Juta, 7 pekerjaan diputus kontrak dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp852,68 Juta. Serta belum semua penyedia jasa dimasukkan ke daftar hitam dan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp1,92 miliar.

“Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” beber Arif dalam pidatonya.

Meski demikian, sambung Arif, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan (LK) secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan  pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

“Untuk temuan dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LHP yang disampaikan tahun ini kepada Pemprov sudah berkurang. Sudah lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelas Arif ditemui usai rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu.

Arif juga meminta agar gubernur, bupati dan jajarannya untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran). Serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Bila tidak juga ditindaklanjuti, sesuai peraturan yang ada akan ada sanksi. Dan kita akan terus mengingkatkan pemprov dan pemkab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK,” tukasnya.

Akan Ditindaklanjuti

Sementara itu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan opini WTP  yang diperoleh tahun ini atas LKPD TA 2018, dan merupakan yang kedua kalinya. Menjadi indikasi bahwa sistem pengelolaan keuangan Pemprov Bengkulu sudah memenuhi standar-standar akuntansi keuangan pemerintah. Akan tetapi dirinya meminta agar OPD tidak berhenti hanya sebatas peraihan WTP ini melainkan menggenjot Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah (Sakip). Lantaran realisasi akan dirasakan oleh masyarakat ketika perubahan kinerja, dan program-program lebih mengarah kepada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di OPD, tidak boleh berhenti sampai disini. Realisasi akan dirasakan mayarakat ketika perubahan kinerja, yang terpenting kita gentot sakipnya,” ujar Rohidin.

Terkait temuan BPK yang dituangkan dalam rekomendasi, Rohidin memastikan akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Mengingat bila tidak ditindaklanjuti sesuai amanat undang-undang maka bisa diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Itu pasti kita diberi waktu 60 hari sesuai amanat undang-undang. Setiap temuan itu pasti akan kita tindaklanjuti kalau tidak akan diserahkan ke APH,” tandas Rohidin.

LHP BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri dan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Rapat Paripurna Pengumuman tersebut dihadiri oleh Para Wakil Ketua, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan Para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Enam Pemda Raih WTP

Sampai dengan kegiatan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2018, kemarin. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2018 pada delapan Pemerintah Kabupaten di Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP kepada enam Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bengkulu Utara (15/5), Kabupaten Mukomuko (15/5), Kabupaten Kepahiang (16/5), Kabupaten Rejang Lebong (16/5), Kabupaten Lebong (21/5), dan Provinsi Bengkulu (23/5). Sedangkan dua daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Pemerintah Kabupaten Kaur (20/5) dan Kabupaten Bengkulu Selatan (21/5), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (23/5). Sedangkan Kota Bengkulu dijadwalkan hari ini (24/5), dan Kabupaten Seluma (28/5). (key)

Berita Lainnya

Mess Karyawan Perusahaan Batu Bara Terbakar

BENTENG – Mess karyawan PT Kusuma Raya Utama yang bergerak dibidang pertambangan batu bara (KRU) ...

error: Content is protected !!