Selasa , 18 Juni 2019
Home / Berita utama / Pemerintah Provinsi Bakal Usulkan PPPK

Pemerintah Provinsi Bakal Usulkan PPPK

Diah Irianti

BENGKULU – Pemprov Bengkulu berencana ikut mengambil peluang dengan mengusulkan kuota tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembagian kuota PPPK untuk pemda lebih besar dibandingkan CPNS, yaitu 30 persen untuk CPNS dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Berdasarkan pembagian kuota dari pemerintah pusat.

“Iya selain mengusulkan tes CPNS kita juga mengusulkan kuota untuk tenaga PPPK ke pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Diah Irianti.

Lebih lanjut Dia menerangkan, jumlah yang akan diusulkan baik untuk formasi CPNS umum maupun tenaga PPPK masih proses pengumpulan data kebutuhan. Target pertengahan Juni usulan sudah disampaikan ke KemenPAN-RB dan BKN. Menurutnya, pemprov saat ini masih kekurangan tenaga dengan kualifikasi pendidikan tertentu, terutama untuk tenaga guru. Kekurangan jumlah pelaksana di beberapa Organisasi Perangkan Daerah (OPD) ini sudah sangat terasa.

“Rata-rata jumlah PNS yang pensiun pertahunnya lebih dari 300 orang. Kekurangan tenaga sudah dirasakan dibeberapa OPD,” beber Diah.

Sementara itu Sekdaprov Nopian Andusti menerangkan pengusulan tenaga CPNS maupun PPPK oleh Pemprov Bengkulu masih akan dilihat dari sisi pengganggaran. Selain itu disesuaikan juga dengan kebutuhan Pemprov. Lantaran menurutnya, yang terpenting bukan mengenai seberapa banyak jumlah tenaga ASN maupun tenaga PPPK di lingkungan Pemprov Bengkulu, akan tetapi lebih kepada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Agar nantinya SDM yang direkrut bisa benar-benar bermanfaat.

“Kita masih hitung-hitung dulu terkait anggaran dan juga kebutuhan. Jangan sampai nanti kita merekrut tapi tidak bisa dimanfaatkan,” terang Nopian.

Seperti disampaikan Jubir KemenPAN-RB Suwardi, untuk alokasi pegawai, pemda mendapat 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk PPPK. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Bagi pemda yang ingin mengusulkan tes CPNS dan PPPK mustinya sudah bisa mengusulkan,” demikian Suwardi yang juga menjabat sebagai Kabag Komunikasi Publik KemenPAN-RB. (key)

Berita Lainnya

Manajemen Bola Porwil Seleksi Pemain

BENGKULU – Pembentukan sepakbola Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Bengkulu, sempat banyak dipercanyakan mantan para pemain ...

error: Content is protected !!