Minggu , 16 Juni 2019
Home / Metropolis / Status Pantai Panjang jadi Catatan BPK RI

Status Pantai Panjang jadi Catatan BPK RI

STATUS: Kawasan Pantai Panjang saat ini menjadi polemik terkait hak pengelolaan lahan (HPL) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemda Provinsi. (foto: wahyu/rb)

BENGKULU- Status peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) serta aset kawasan wisata Pantai Panjang yang dilakukan tahun 2018 di zaman Carateker Walikota Bengkulu lalu kepada Pemprov Bengkulu, menjadi catatan khusus dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan Keuangan Pemkot Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

Hal ini langsung direspon oleh Wakil Walikota (Wawali) Dedy Wahyudi, SE, MM. Ia mengatakan, akan segera duduk bersama dengan Pemprov Bengkulu terkait menyikapi status pengelolaan pantai panjang tersebut. “Status aset pengelolaan Pantai Panjang yang menjadi catatan BPK ini akan segera kita tindaklanjuti. Nanti kita akan duduk bersama dengan pemda provinsi guna menyelesaikan mencari jalan keluar terbaik,” kata Dedy.

Dikatakan Dedy, Pemprov memang punya niat baik dalam hal menata kawasan Pantai Panjang tersebut. Oleh karena itu masalah pengelolaan ini harus dibahas bersama dengan jalan musyawarah. “Karena bila kita saling ngotot kasihan masyarakat juga nantinya. Sekarang coba lihat di kawasan itu terkesan tidak terawat, rumpun tumbuh tinggi. Namun  walaupun provinsi bahasanya mngklaim pengelolaan pantai. Tapi kita petugas kebersihan kota selalu rajin menyapu membersihkan disana. Maka dari itu kita akan koordinasi dalam hal ini guna merapikan asset-aset daerah,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE mengaku prihatin dengan kondisi status pengelolaan pantai panjang tersebut. Ia menyebutkan tidak seharusnya Pemprov Bengkulu mengklaim sebagai pemilik pengelolaan kawasan Pantai Panjang tersebut.

“Kita ini sudah ada UU Otonomi daerah yang mengatur. Kawasan Pantai Panjang itu statusnya jelas milik kota. Kalau provinsi mengklaim Pantai Panjang milik mereka, kenapa tidak sekalian juga kawasan pantai lainnya dari Bengkulu Utara, Muko-muko, Seluma dan Kaur itu milik provinsi,” kritik Teuku.

Teuku menambahkan, pihaknya dalam hal ini DPRD kota bersama Pemerintah Kota akan segera berkoordinasi dengan Pemda Provinsi terkait status kepemilikan aset pengelolaan Pantai Panjang tersebut,.

“Sebab Pantai Panjang merupakan hak kota untuk mengelola kawasan tersebut dengan baik demi terwujudnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.   Dan seharusnya pemda provinsi itu ikut mensupport bantuan untuk kota dalam hal pengembangan kawasan wisata tersebut. Bukan malah dikelola sepenuhnya oleh provinsi,” bebernya.

Apalagi lanjut Teuku, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Bengkulu dalam hal mengembangkan kawasan Pantai Panjang tersebut.  “Ya bisa dilihat sendiri kalau di zaman pemerintahan walikota Helmi Hasan banyak sekali perubahan terhadap kawasan wisata pantai panjang, mulai ada taman, serta penataan tempat lokasi pedagang sekitar,” tuturnya.(new)

Berita Lainnya

Dukung Gaji Honorer Sesuai UMP

BENGKULU – Sejumlah pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) ...

error: Content is protected !!