Kamis , 27 Juni 2019
Home / Pemilu / Target Pembayaran Santunan Tuntas Juni

Target Pembayaran Santunan Tuntas Juni

JAKARTA – KPU menargetkan pembayaran santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal tuntas Juni mendatang. Saat ini lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan verifikasi yang dilakukan satuan kerjanya di tingkat kabupaten dan kota.

Verifikasi membutuhkan waktu lama. Sebab, proses dilakukan secara berjenjang. KPU di kabupaten dan kota mendata semua petugas yang meninggal maupun sakit di wilayahnya. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada KPU provinsi. Baru lah laporan akan diterima KPU RI melalui laporan secara keseluruhan di provinsi.

Hingga saat ini, total 486 petugas KPPS dinyatakan meninggal. Sedangkan 4.849 jatuh sakit ketika bertugas pada 17 April lalu.

Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan, hingga saat ini belum ada pertambahan jumlah yang telah diumunkan pada 17 Mei lalu. ’’Belum ada data yang baru. Kami sekarang sedang proses verifikasi data yang ada,’’ katanya kemarin (26/5).

Arif menambahkan, sejak 24 Mei lalu, ada sebelas satuan kerja (satker) KPU yang sudah melapor secara lengkap. Bukan hanya statusnya yang sudah meninggal atau sakit, tetapi juga nomor rekening keluarga penerima santunan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian surat keterangan (SK) oleh KPU. ’’Supaya bisa langsung diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Red),’’ tuturnya. Dana santunan tersebut akan ditransfer dari KPPN langsung ke nomor rekening penerima santunan.

Dari sebelas satker itu, ada 45 orang yang terverifikasi. Arif memperkirakan, dana santunan akan cair tiga hari setelah laporan dimasukkan. ’’Tapi, saya rasa ke-45 orang ini tidak ada masalah. Seratus persen sudah kami ajukan,’’ ungkap pria kelahiran Brebes itu.

Menurut dia, transfer dana dilakukan KPPN meski sumbernya dari APBN KPU. ’’Tidak ada dana on top, dari dana cadangan Kemenkeu. Semua dari APBN KPU,’’ tegas  alumnus Teknik Industri ITB itu.

Arif memperkirakan verifikasi tuntas awal Juni. KPU tinggal membuat SK untuk dilanjutkan ke KPPN. Dengan begitu, semua keluarga yang terverifikasi segera mendapatkan santunan. ’’Targetnya Juni 2019 sudah terbayarkan semua,’’ tuturnya.

Tak Ditemukan Indikasi Pidana

Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuannya terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS ketika menjalani tugas pada pemilu 2019 lalu.

Temuan didapat setelah Komnas HAM meminta keterangan langsung dari keluarga petugas yang meninggal dunia, rekan KPPS, dan petugas sakit secara langsung, serta data-data dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU kabupaten/kota, serta dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota di wilayah sebagaimana dimaksud.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merilis dari aspek kerawanan atau kekerasan, sampai saat ini tidak ada tindakan yang bersifat intimidasi dan kekerasan fisik terhadap petugas. Baik oleh pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik dan/ataupun saksi-saksinya, serta pihak-pihak lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menegaskan belum ditemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa rekomendasi juga dikeluarkan oleh Komnas HAM dan ditujukan kepada pemerintah. Salah satunya diharapkan segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang berimbas terhadap dampak kematian dan sakit bagi penyelenggara,” kata Ahmad Taufan Damanik di Jakarta.

Utamanya KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan. Baik dari aspek regulasi persyaratan mengenai rekrutmen, usia, beban kerja, jaminan kesehatan (asuransi), kelayakan honor, dan logistik kepemiluan. “Memastikan adanya tanggung jawab oleh Negara, baik melalui Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu RI untuk memastikan adanya penanganan terhadap petugas baik meninggal dan sakit. Termasuk pemulihannya. Sekaligus membebaskan biaya pengobatan dan segera pencairan santunan oleh pemerintah,” jelasnya.

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, evaluasi Pemilu 2019 harus dilaksanakan dengan segera. Hal ini selain membahas petugas KPPS yang meninggal juga harus membahas sisten serta pemilu serentak yang dinilai memberatkan sejumlah pihak.

Emrus berpendapat, ke depan penyelenggaraan pemilu harus dipisah. Jika sebelumnya mencuat wacana jika dipisah berdasarkan nasional dan tongkat lokal, Emrus beranggapan lain. Menurutnya penyelenggaraan pemilu bisa dipisah berdasarkan tri partied. Yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Saya rasa pemilu kemarin juga untuk legislatifnya kurang tersorot. Banyak program para legislatif yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Pemilih juga banyak yang tidak mengetahuinya siapa saja calon yang maju dalam kontestasi pemilu,” jelasnya.(jpg/fin)

Berita Lainnya

KPU Bersiap Hadapi Sengketa PHPU

BENGKULU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan sengketa Perselisihan ...

error: Content is protected !!