Senin , 18 November 2019
Home / Berita utama / Jadi Penyebab Banjir, Pembukaan Pintu Air PLTA Musi Harus Diusut Tuntas

Jadi Penyebab Banjir, Pembukaan Pintu Air PLTA Musi Harus Diusut Tuntas

BENGKULU – Pernyataan Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Ferry Ramli bahwa banjir yang merendam sejumlah daerah 24 Mei lalu bukan hanya disebabkan oleh kerusakan hutan di hulu sungai, tetapi karena dibukanya pintu air PLTA Musi mendapat respon banyak pihak. Untuk menggali dan membuktikan informasi tersebut, Anggota DPRD Kota Bengkulu meminta agar aparat penegak hukum melakukan pengusutan.

“Jika memang dugaan banjir yang terjadi di Bengkulu datangnya ada akibat dari pembukaan pintu air PLTA itu, ya kita minta itu harus diusut tuntas oleh aparat,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Sudisman, S.Sos.

Selain Kepahiang dan Benteng, menurut Sudisman, banyak warga Kota Bengkulu juga menjadi korban bencana banjir. Bila ini ada faktor kesengajaan di pintu air PLTA Musi, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Menurut Sudisman, pengusutan tuntas masalah pembukaan pintu air PLTA musi tersebut agar menemui titik temu akar dari penyebab awal musibah yang terjadi banjir.

“Ketika diusut akan terungkap, apakah dari pembukaan pintu air itu ada faktor kelalaian manusia seperti unsur kesengajaan yang bisa merugikan orang lain. Makanya hal ini kita dukung agar diusut tuntas aparat. Jangan sampai menimbulkan korban lagi di kemudian hari,” bebernya.

Wakil Walikota (Wawali) Dedy Wahyudi, SE, MM yang juga ikut rapat evaluasi banjir kemarin mengaku, bahwa pihaknya sepakat jika pembukaan pintu air PLTA Musi tersebut harus ada SOP yang jelas. Terkait apakah Pemerintah Kota akan melapor hal tersebut, menurutnya, untuk saat ini belum dilakukan.

“Ya kita sepakat kalau pintu air itu (PLTA Musi) dibuka tidak bisa sembarangan saja. Sebab hal itu dampaknya bisa terjadi ada kerusakan, akibat debit air yang meluap meluas. Seharusnya sebelum itu dibuka, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun menyikapi persoalan ini kita akan terus berkoordinasi dengan pemda provinsi,” papar Dedy.

Terpisah Humas PLTA Musi, Cecep Sumarlin ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, belum bisa berkomentar banyak. Menurutnya hal tersebut baiknya langsung dikonfirmasi dengan pihak manajemen agar mendapatkan tanggapan lebih lanjut. “Besok (hari ini, red) kita atur pertemuan awak media dengan pak Manajer. Kalau saya tidak bisa menanggapi hal tersebut,” singkat Cecep.

Sebelumnya Pemprov Bengkulu menggelar rapat evaluasi pasca bencana banjir dan longsor di Gedung Daerah, Senin (27/5). Ikut hadir bupati/wakil walikota yang daerahnya terdampak bencana banjir dan longsor Jumat (26/4) lalu. Menariknya saat evaluasi kemarin, Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Ferry Ramli membeberkan adanya pembukaan pintu air oleh PLTA Musi.

Dikatakan Ferry Ramli, bahwa penyebab banjir dan longsor khususnya di Kabupaten Benteng bukan hanya karena kerusakan hutan di kawasan hulu sungai. Akan tetapi juga dikarenakan adanya pembukaan pintu air PLTA Musi. Padahal curah hujan dengan intensitas tinggi sudah membuat air sungai meluap saat itu, dan semakin diperparah dengan pembukaan pintu air. Penuturan dari Ferry ini lalu memunculkan kesimpulan untuk merancang SOP pembukaan dan penutupan pintu air yang disepakati bersama.

“Dulu saat sosialisasi untuk operasinya PLTA Musi ada beberapa yang takut terendam banjir. Makanya kita minta lihat SOP kembali sehingga kedepan lebih baik lagi, tidak terjadi lagi hal-hal tidak diinginkan.” kata Ferry ditemui usai rapat evaluasi, kemarin.

Dewan Minta Kajian Bendungan PLTA Musi

Hasil rapat evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pasca bencana banjir dan longsor, yang melanda hampir di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Kepahiang. Anggota DPRD Kepahiang Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan DPRD Kabupaten Kepahiang sependapat dengan Pemprov untuk segera memproses PLTA Musi di Kecamatan Ujan Mas, terkait kajian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengawasan pintu air bendungan musi.

Menurut Edwar, Desa Air Hitam dan Tanjung Alam di Kecamatan Ujan Mas, sudah sering menjadi langganan banjir. Bahkan jikalau hujan sedikit saja, dan bendungan air dibuka, maka kedua desa tersebut langsung terendam air. Terhintung selama tahun 2019 ini kedua desa tersebut sudah dua kali terendam air, dan yang terparah terjadi pada April lalu.

“Kita tidak tahu bagaimana kajian dan perencanaan oleh PLTA Musi ini dulunya, kenapa bagian Desa Air Hitam khususnya tidak masuk dalam lahan yang digantirugikan dahulunya. Padahal dampak dari bendungan tersebut terhadap kedua desa sangat berbahaya,” jelasnya.

Untuk itu agar kedepannya tidak menjadi permasalahan yang terus-menerus, harus ada langkah kongkrit dalam penanganan bencana yang kerap terjadi di kedua desa tersebut, apakah dilakukan relokasi atau bagaimana solusi lainnya. Menurutnya dampak banjir tidak hanya terjadi di kedua desa itu saja, bahkan kebun warga di sepanjang DAS Musi pun mulai dari Kecamatan Ujan Mas hingga Kecamatan Seberang Musi, banyak megalami kerusakan, dan sampai saat ini belum ada upaya pihak PLTA Musi untuk menanganinya.

“Seperti banjir di jembatan penghubung Desa Tebat Monok dan Kelurahan Pasar Kepahiang, itu akibat terbukanya pintu air yang tidak beraturan yang dilakukan pihak PLTA Musi. Kita berharap harus ada kajian ulang atas persoalan ini, termasuk SOP dari petugas penjaga pintu air bendungannya,” ketus Edwar.

Sementara Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM menanggapi tuntutan warga tersebut mengatakan, relokasi membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ada proses perencanaan sebelum memastikan pemindahan masyarakat. Selain itu ketersediaan lahan yang minim menjadi salah satu kendala Pemkab dalam melakukan relokasi.

“Bisa saja kita lakukan relokasi. Tapi tidak serta merta melakukan pemindahan, karena perlu perencanaan dan analisa yang mata terlebih dahulu terkait lahan baru yang akan ditempati,” ungkap Bupati.

Menurutnya, kawasan hutan harus ada proses yang dilalui khususnya izin berada dikementerian. Jikalau lahan tersebut milik orang maka harus diganti rugi. “Makanya kita minta ke PLTA dokumen prastudi bagaimana, pinjam pakai lahan dengan kementerian yang katanya 80 hektar itu bagiamana proses. Kita minta dokumen itu,” kata Bupati.(new/sly)

Berita Lainnya

Tersandung Kasus Sabu, ASN Pemkab Kepahiang Diciduk Polda Beserta Bidan Honor dan Pengajar Bahasa

BENGKULU– Direktorat Narkoba Polda Bengkulu menciduk tiga perempuan Minggu (17/11) sekitar pukul 23.45 WIB. Ketiganya ...

error: Content is protected !!