Minggu , 22 September 2019
Home / Breaking News / Menangkan Gugatan Pileg, Golkar Berpeluang Rebut Kursi Ketua DPRD Provinsi

Menangkan Gugatan Pileg, Golkar Berpeluang Rebut Kursi Ketua DPRD Provinsi

PUTUSAN: Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu membacakan putusan atas gugatan Partai Golkar dalam Pileg Provinsi Bengkulu. (foto : yunike/rb)

BENGKULU – Golkar berpeluang merebut kursi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dari tangan PDI Perjuangan. Ini setelah majelis sidang Bawaslu Provinsi menerima gugatan Golkar, dan menginstruksikan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 pelapor dan C1 terlapor dengan C1 plano untuk DPRD Provinsi Bengkulu. “Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap saat membacakan putusan terhadap gugatan Golkar di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu, Selasa (28/5).

Dalam sidang dengan agenda putusan di Bawaslu Provinsi Bengkulu kemarin, juga disampaikan bahwa terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu terbukti melanggar tata cara mekanisme dan prosedur berkaitan perbaikan kesalahan penulisan perolehan suara Partai Golkar untuk pemilihan DPRD provinsi di 10 TPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu memutuskan, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Lantaran itulah Bawaslu memerintahkan terlapor KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 pelapor dan C1 terlapor dengan bukti otentik administratif, yaitu C1 Plano untuk Pemilu DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara pada TPS tertentu.

“Memerintahkan kepada terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih,” sambung Parsadaan didampingi anggota Bawaslu lainnya saat membacakan putusan.

Bawaslu menginstruksikan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk menyandingkan data pada 10 TPS, meliputi TPS 2 di Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik, TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat, TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih, TPS 8 Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya, TPS 1 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya, TPS 5 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya,  TPS 3 Desa Air sebayur Kecamatan Pinang Raya, TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal, TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal.

“Alhamdulillah kita bersyukur sidang pengambilan keputusan berjalan lancar. Apa yang dibacakan tadi adalah fakta persidangan baik yang sudah disampaikan pelapor dan terlapor,” ujar perwakilan dari DPD Golkar Provinsi Bengkulu Asnawi A Lamat ditemui usai sidang.

Menurutnya, 10 TPS yang diinstruksikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 pelapor dan C1 terlapor dengan C1 plano untuk DPRD Provinsi Bengkulu, sudah sesuai dengan lokus keberatan Golkar maupun beberapa TPS yang berkembang pada saat pleno KPU tingkat provinsi beberapa waktu lalu. “Apa yang menjadi harapan kita dalam persidangan ini, majelis hakim sudah memutuskan sesuai harapan kita. Selanjutnya tugas KPU,” jelasnya.

Sementara itu pihak terlapor KPU Provinsi Bengkulu saat sidang kemarin dihadiri oleh komisioner Siti Baroroh, Eko Sugianto dan Emex Verzoni. Mewakili komisioner lainnya, Eko mengatakan pihaknya menghargai keputusan majelis Bawaslu Provinsi Bengkulu atas laporan yang disampaikan oleh partai Golkar. “Kita punya mekanisme, sebelum melaksanakan putusan ini kita harus berkoordinasi dulu dengan KPU RI. Secepatnya kita koordinasikan,” pungkas Eko.

Berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu antara PDIP dan Golkar hanya selisih 73 suara yang dimenangi PDIP. Dengan jumlah perolehan suara PDIP, yaitu 159.631 dan partai Golkar 159.558. Sementara Golkar mengklaim dari C1 yang didapat serta hasil situng KPU, jumlah perolehan suara Golkar lebih banyak dari PDIP. Hal inilah yang akhirnya memunculkan perselisihan. Sebab dengan selisih suara tersebut membuat hilangnya hak Golkar untuk mendapatkan jatah kursi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. (key)

Berita Lainnya

Danlanal Bengkulu, Tutup Pendidikan Karakter 427 Siswa

BENGKULU– Komandan Pangkalan TNI AL ( Danlanal ) Bengkulu, Letkol Laut ( P ) M ...

error: Content is protected !!