Jumat , 15 November 2019
Home / Berita utama / Sekdaprov Sudah Ingatkan OPD

Sekdaprov Sudah Ingatkan OPD

BENGKULU – Sanksi blacklist untuk rekanan yang gagal melaksanakan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, rupanya belum seluruhnya diterapkan. Sehingga ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu, dan masuk dalam rekomendasi LHP BPK.

Dikatakan Sekdaprov Nopian Andusti, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP diterima Pemprov Bengkulu, seluruhnya akan ditindaklanjuti. Termasuk belum semua penyedia jasa dimasukkan ke daftar hitam. Bagi OPD terkait diminta untuk segera melaksanakan rekomendasi BPK. “Semua rekomendasi dari BPK wajib kita tindaklanjuti. Sudah kita ingatkan ke OPD terkait,” ujar Nopian.

Tahun lalu ada sekitar 12 paket putus kontrak terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Sesuai aturan maka perusahaan tersebut harus diberi sanksi. Meliputi 6 perusahaan yang melaksanakan proyek pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 5 perusahaan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, dan 1 perusahaan di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

“Untuk perusahaan yang masuk daftar blacklist tapi belum diberikan sanksi, kita minta OPD terkait segera menerapkan sanksinya,” kata Nopian.

Terpisah, Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu Oktin Elevan menerangkan menurut aturan yang baru bahwasanya OPD terkait lah yang harus mengumumkan perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi blacklist. Sehingga meskipun 3 bidang di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu seluruhnya sudah menyampaikan sanksi blacklist ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeruntah (LKPP), akan tetapi bila belum menayangkannya di portal LPSE membuatnya tetap menjadi temuan BPK.

“Mekanismenya memang seperti itu, OPD yang harus mengumumkannya. Karena belum terlihat di sistem nama-nama perusahaan-perusahaan terkena sanksi blacklist, akhirnya masih jadi temuan,” bebernya.

Terkait temuan BPK yang dituangkan dalam rekomendasi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga sudah pernah menyampaikan bahwa pemprov akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Mengingat bila tidak ditindaklanjuti sesuai amanat undang-undang maka bisa diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Kita diberi waktu 60 hari sesuai amanat undang-undang. Setiap temuan itu pasti akan kita tindaklanjuti kalau tidak akan diserahkan ke APH,” tegas Rohidin. (key)

Berita Lainnya

Terima DIPA dari Preside Jokowi, Gubernur Rohidin Optimis Ratakan Pembangunan di Bengkulu

JAKARTA–  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 oleh Presiden ...

error: Content is protected !!