Selasa , 18 Juni 2019
Home / Berita utama / 378 ASN Terancam Sanksi!

378 ASN Terancam Sanksi!

SIDAK: Wakil Walikota  Bengkulu Dedy Wahyudi memimpin langsung sidak hari pertama kerja mendatangi langsung sejumlah OPD. Tampak juga ASN Pemprov yang sudah hadir hari pertama kerja pasca cuti bersama Idul Fitri 1440 H. (foto: wahyu/rb)

BENGKULU – Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama atau libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, seluruh pemerintah daerah (Pemda), yakni provinsi, 9 kabupaten dan Kota Bengkulu melakukan pengecekan tingkat kehadiran ASN. Dari data yang dihimpun RB dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot Bengkulu (kecuali Pemkab Seluma), jumlah ASN yang tidak hadir kemarin (10/6) mencapai 921 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 543 ASN tidak hadir karena berbagai alasan, yakni cuti tahunan, izin dan karena sakit. Sedangkan 378 ASN tak hadir tanpa keterangan (TK) alias bolos. (lengkapnya lihat grafis)

Sebanyak 378 ASN yang bolos ini berpeluang besar mendapatkan sanksi pemotongan Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) sebesar 2 % perhari. Tidak hanya pemotongan TPP sebesar 2 persen perhari, tapi ketidakhadiran ASN ini akan dilaporkan kepada Menteri PAN-RB. Sesuai surat bernomor B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama. Melalui surat itu Menteri PAN-RB Syafruddin meminta setiap instansi pemerintah memantau kehadiran ASN sesudah masa cuti bersama sebagaimana Surat Edaran (SE) Kemenpan RB.

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah juga menegaskan, ASN Pemprov yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) dipastikan diberikan sanksi. Sesuai Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Termasuk pemotongan tunjangan kinerja atau TPP. “Tentu ada sanksinya (ASN bolos), nanti sesuai ketentuan yang ada. Kita mengikuti itu saja dan bila perlu dipotong tukinnya (tunjangan kinerja),” ujar Rohidin.

Kepada jajarannya yang tetap bertugas di hari raya Idul Fitri, Rohidin juga menyampaikan terima kasihnya. Mereka ini seperti petugas dibidang kesehatan, kebersihan, dan keamanan tetap berkerja tidak mengikuti libur atau cuti bersama karena melaksanakan tugasnya. “Terima kasih seluruh jajaran yang selama musim liburan kemarin tetap bekerja,” ucap Rohidin.

Sanksi bagi ASN bolos ini juga dipastikan oleh Sekdaprov Nopian Andusti. “Bagi ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, maka akan mendapatkan sanksi disiplin,” sampai Nopian. Pemberian sanksi tersebut, sesuai pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil.

Penjatuhan sanksi nantinya akan dilaporkan langsung ke Menteri PAN-RB. “Sanksinya mulai dari yang ringan sampai berat tergantung kesalahannya. Juga akan diberikan surat teguran untuk ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ini,” tegas Nopian.

Hasil  Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh dari tim gabungaan Satpol PP Provinsi Bengkulu, BKD dan Inspektorat Provinsi Bengkulu ke OPD-OPD pada hari pertama masuk kerja kemarin, ada 144 ASN Pemprov tidak masuk kerja. Dari total jumlah ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu sebanyak 6.262 tersebar di 40 OPD. Terdiri dari 34 ASN tanpa keterangan, 72 ASN cuti alasan penting diantaranya cuti melahirkan dan mendampingi istri sakit parah. Lalu 17 ASN dinas dalam, 3 dinas luar, dan sedang pendidikan ada 18 orang. Terbanyak ASN bolos terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang (PUPR) sebanyak 15 orang.

Wakil Walikota  Bengkulu, Dedy Wahyudi, SE, MM juga menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Bengkulu. Sidak hari pertama kerja pasca libur lebaran, dibagi beberapa tim yang turun langsung ke  setiap OPD.

Hasilnya berdasarkan data dari dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota sebanyak 85 ASN pemkot tidak masuk kerja. Dengan rincian yakni izin 22 orang, sakit 19 orang, cuti tahunan 29 orang dan tanpa keterangan (TK) 15 orang.

Dedy Wahyudi mengatakan, tidak ada alasan ASN tidak masuk kerja pada hari pertama.  Sesuai arahan Kemenpan RB, bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan akan diberi sanksi.  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “ Kalau sanksi mulai dari ringan, sedang dan berat akan diberlakukan terhadap ASN yang menghilang tanpa kabar. Yang jelas kita akan lakukan kajian dari laporan yang masuk nantinya,” terang Dedy.

Terkait soal kebijakan Kemenpan RB soal pemotongan tunjangan kerja berkaitan dengan ASN yang tidak masuk, dikatakan Dedy, bahwa pemberian sanksi tersebut nantinya akan menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Nanti kita lihat dulu hasil kajian dan laporan berkaitan ASN yang tidak masuk tersebut. Yang jelas sanksi akan diberlakukan sesuai dengan aturan,” sampainya.

Di Lebong, terdata 123 ASN dari total 2.600 ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tambuh libur. Dari jumlah itu, 67 diantaranya bolos alias tanpa keterangan. Sedangkan 10 ASN lainnya terdata sakit, 31 PNS izin dan 15 PNS sedang dalam masa cuti. Itupun hanya 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari total 50 OPD yang melaporkan daftar absensi ke Penjabat Sekda Lebong, Drs. Dalmuji Suranto. ‘’Untuk tiga belas OPD yang belum menyampaikan laporan daftar absensi hari pertama masuk kerja, saya minta kepalanya menghadap saya besok (hari ini, red),’’ kata Dalmuji kepada RB.

Sejumlah ASN Pemkab Benteng juga kedapatan tak hadir hari pertama kerja. Total 99 ASN yang tersebar di 20 organisasi perangkat daerah (OPD). Alasannya beragam, sakit 3 orang, izin 8 orang dan cuti 2 orang. Parahnya, 86 ASN bolos. ‘’Sudah diimbau sejak awal, tidak diperkenankan menambah libur. Ya kita beri sanksi ke ASN yang tak hadir tanpa keterangan,’’ tegas Sekda Benteng, Edy Hermansyah, Ph.D.

Sementara itu, pendataan oleh BKD dan PSDM Kaur, ada 123 PNS yang tidak hadir. Terdiri dari 71 PNS bolos atau tanpa keterangan, 25 PNS izin, 8 PNS sakit, dan 19 PNS cuti. “Ini hasil pendataan kita,” ungkap Kepala BKD dan PSDM Kaur Sutapa melalui Sekretaris Sipta Miarip.

Sidak dan pengumpulan absensi seluruh OPD juga dilakukan Pemkab Rejang Lebong.  Diketahui tingkat kehadiran mencapai 95,2 persen. Dimana dari 2.631 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlapor atau tercatat, hanya 2.482 orang yang diketahui masuk kerja. Sedangkan sisanya tidak hadir sebanyak 139 orang. Dari jumlah itu, 23 diantaranya bolos kerja. ‘’Data yang kita rekap sudah dikirimkan langsung ke Kemepan RB melalui Bagian Administrasi Ortala Setkab Rejang Lebong,’’ terang Inspektur Ipda Kabupaten RL Dr. H. Zulkarnain Harahap, S.Sos, MM kepada RB yang memimpin langsung sidak.

Kabupaten Kepahiang, tingkat kehadiran ASN terbilang paling tinggi mencapai 99 persen lebih. Sesuai hasil sidak yang dilakukan Bagian Ortala Setdakab Kepahiang, hanya 2 ASN tidak masuk kerja pasca lebaran Idul Fitri 1440 H. Dipastikan kedua ASN itu dikenai saksi. ’’Pemerintah jauh-jauh hari sudah mengimbau ASN untuk tidak nambah libur,’’ tegas   Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setdakab Kepahiang, Julian Muda Parsah, ST.

Ancaman sanksi berat kemendagri hingga pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang tidak masuk di hari pertama kerja juga akan diterapkan Pemkab Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Utara, Ir. H Mian langsung memimpin apel gabungan dan mengecek seluruh absensi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya hanya 8 ASN yang tak hadir itupun ada keterangan yakni 6 ASN sakit dan 2 lagi mendampingi orangtuanya yang sedang sakit.

Bupati BU Ir. Mian berterimkasih dengan angka kehadiran ASN mencapai 99 persen lebih itu dari total 4.500 ASN Bengkulu Utara. Ia juga memaklumi adanya ASN yang tidak hadir karena sakit dan surat izinnya dilengkapi surat keterangan dokter. “Alasan sakit itu salah satu yang kita maklumi. Termasuk yang mendampingi orangtuanya sakit dan sudah kita pastikan,” kata Mian.

Bupati dan Sekda Tak Hadir

Meski ditetapkan jadwal masuk kerja pada 10 Juni 2019, tapi masih banyak ASN Pemkab Bengkulu Selatan (BS) tidak masuk hari pertama kerja. Bahkan bupati dan Sekda juga tak berada di Pemkab BS, karena masih izin dinas luar ke Jakarta.

Dari 2.692 ASN di lingkungan Pemkab BS, sebanyak 143 ASN tidak hadir. Dari jumlah itu 16 kepala OPD, dua asisten dan sekwan yang tak berada di Kabupaten BS, karena ikut halal bihalal di Provinsi Bengkulu.‘’Untuk 143 ASN yang tidak hadir itu tidak semuanya tanpa keterangan. Tetapi ada yang cuti, sakit serta izin,’’ ujar Asisten II Setda BS,  Novman Ali, SE.

Novman mengakui khusus untuk bupati dan sekda memang sudah izin sejak Senin subuh lantaran ada kegiatan di Jakarta. Meskipun tanpa kehadiran bupati dan sekda, proses halal bihalal tetap digelar dan berjalan sebagaimana mestinya.

Di Kabupaten Mukomuko pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menemukan 56 ASN yang tidak masuk hari pertama kerja, kemarin (10/6). Dari jumlah itu, sebanyak 25 PNS bakal diproses guna penerapan sanksi lantaran mereka tidak masuk tanpa keterangan (TK).

Sedangkan yang lain, sebanyak 17 ASN tidak masuk dengan keterangan sakit, 12 ASN lagi cuti melahirkan dan 2 ASN cuti dengan alasan penting. “Dari 1.166 ASN kita yang tersebar di sejumlah OPD, sebanyak 1.110 ASN yang masuk kerja. Hanya 25 PNS tidak masuk tanpa keterangan,’’ sampai Sekretaris BKPSDM Mukomuko, Edy Suntono, SH.(key/new/sca/tek/vla/cik/hue/qia/dtk/sly)

Berita Lainnya

Manajemen Bola Porwil Seleksi Pemain

BENGKULU – Pembentukan sepakbola Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Bengkulu, sempat banyak dipercanyakan mantan para pemain ...

error: Content is protected !!