Minggu , 22 September 2019
Home / Daerah / Lebong / 67 PNS Bolos, 13 OPD Tak Lapor

67 PNS Bolos, 13 OPD Tak Lapor

UPACARA: Pelaksanaan upacara bendera Pemkab Lebong di hari pertama masuk kerja, Senin (10/6). (foto: aris/rb)

PELABAI – Hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah Senin (10/6), terdata 123 PNS tak hadir dari total 2.600 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Dari jumlah itu, 67 diantaranya bolos alias tanpa keterangan (TK). Sedangkan 10 PNS lainnya terdata sakit, 31 izin dan 15 PNS sedang masa cuti.

Itupun hanya 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari total 50 OPD yang melaporkan daftar absensi ke Penjabat Sekda Kabupaten Lebong, Drs. Dalmuji Suranto. ‘’Untuk tiga belas OPD yang belum menyampaikan laporan daftar absensi hari pertama masuk kerja, saya minta kepalanya menghadap saya besok (hari ini, red),’’ kata Dalmuji kepada RB.

Tidak dipungkirinya, kepala OPD yang tidak menyampaikan laporan daftar absensi PNS ke Pemkab Lebong akan dikenakan sanksi. Terlebih bagi kepala OPD nya yang tidak masuk kerja atau beralasan yang tidak logis alias tidak dapat diterima. ‘’Kalau memang terkendala teknis, silahkan diklarifikasikan ke kami supaya jelas duduk perkaranya,’’ terang Dalmuji.

Sementara PNS yang tidak masuk kerja, Dalmuji pastikan identitasnya akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Khususnya PNS yang tidak masuk tanpa keterangan. Sanksinya tidak hanya mendapatkan hukuman sebagaimana diatur pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ‘’Sesuai arahan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara, red), tunjangan kinerja PNS yang bolos dipotong dua persen,’’ ungkap Dalmuji.

Disentil soal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH yang mengancam pemotongan tunjangan dan pemberian skorsing 3 hari kepada PNS yang bolos kerja pascalibur lebaran, Dalmuji mengaku akan koordinasi dahulu dengan pihak Kemendagri. Namun daftar absensi kehadiran PNS di hari pertama masuk kerja itu akan segera disampaikannya ke Kemenpan RB secepatnya. ‘’Soal sanksi, tentunya Pemkab Lebong hanya akan menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat,’’ tutup Dalmuji. (sca)

Berita Lainnya

Desak Pemerintah Kabupaten Tutup Galian C Suami Dewan

PELABAI – Tokoh masyarakat Kabupaten Lebong, Rozi Antoni mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menyegel tambang ...

error: Content is protected !!