Senin , 16 September 2019
Home / Berita utama / 11 Pemda, Hanya Rejang Lebong Tak Usulkan CPNS

11 Pemda, Hanya Rejang Lebong Tak Usulkan CPNS

Diah Irianti

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov) dan 9 kabupaten/kota memastikan mengusulkan perekrutan CPNS tahun 2019 ke Kemenpan-RB. Satu-satunya pemda yang tidak mengusulkan penerimaan CPNS, Kabupaten Rejang Lebong karena alasan keterbatasan anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Diah Irianti mengatakan selain usulan formasi CPNS, pemprov juga mengusulkan kuota penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke KemenPAN-RB dan BKN. Usulan rekruitmen bagi tenaga PPPK ini karena ada peluang bagi pemprov/pemkab/pemkot dari pemerintah pusat.

Bahkan berdasarkan pembagian kuota dari pemerintah pusat, pembagian kuota PPPK untuk pemda lebih besar dibandingkan CPNS, yaitu 30 persen untuk CPNS dan 70 persen PPPK. “Jumlah pastinya belum bisa kita sampaikan karena angkanya belum final. Kita masih melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan pemprov,” ujar Diah.

Diah menerangkan, pemprov saat ini masih kekurangan tenaga dengan kualifikasi pendidikan tertentu, terutama untuk tenaga guru. Kekurangan jumlah pelaksana di beberapa Organisasi Perangkan Daerah (OPD) ini sudah sangat terasa. Usulan nantinya diperkirakan akan didominasi untuk tenaga pendidik atau guru yang mencapai 50 persen lebih.

“Rata-rata jumlah PNS yang pensiun pertahunnya lebih dari 300 orang. Kekurangan tenaga sudah dirasakan di beberapa OPD, karena itu kita kembali mengusulkan rekruitmen CPNS,” beber Diah.

Anggota DPRD Provinsi Helmi Paman mendukung rencana pemprov dan 9 pemkab/pemkot kembali melaksanakan tes CPNS tahun ini serta perekrutan tenaga PPPK. Untuk formasi yang akan diusulkan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya tes CPNS dan tenaga PPPK ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Bengkulu. Juga didukung dengan APBD Provinsi Bengkulu yang masih memenuhi syarat untuk pengajuan tenaga CPNS.

“Ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan, maka peluang itu harus diambil. Apalagi kekurangan tenaga memang sudah dirasakan karena setiap tahun PNS banyak memasuki usia pensiun,” sampai Helmi.

Rencana  serupa juga akan dilakukan Pemkot Bengkulu yang tahun lalu menunda penerimaan CPNS.  Hal ini dikemukakan Sekda Kota, Marjon, M.Pd. “Kita sudah mengirimkan surat terkait usulan kuota CPNS 2019. Sejauh ini kita masih menunggu jawaban dari pusat (Kemenpan RB). Harapan kita tahun ini ada peluang untuk penerimaan CPNS,” kata Marjon.

Dijelaskan Marjon, formasi CPNS yang sangat benar-benar dibutuhkan Pemerintah Kota meliputi tenaga guru dan kesehatan. Kemudian juga untuk menutupi kekurangan tenaga karena sejumlah PNS memasuki masa pensiun tahun ini. “Yang jelas formasi yang dibutuhkan  itu seperti tenaga guru, karena guru banyak pensiun. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian kita. Apalagi beberapa sekolah juga sudah banyak melaporkan terkait kekosongan tenaga guru,” ungkapnya.

Penerimaan CPNS dan PPPK juga akan dilakukan Kabupaten Kaur bila memang ada peluang dari pemerintah pusat. Dari data sementara usulan formasi yang paling banyak diajukan adalah tenaga guru mencapai 502 formasi yang terdiri dari CPNS sebanyak 203 formasi dan tenaga PPPK sebanyak 317 formasi mulai guru SD hingga SMP. Karena saat ini Kaur memang masih sangat membutuhkan tenaga guru. ‘’Untuk usulan besok fisiknya kita kirim ke Kemenpan-RB. Baik CPNS formasi CPNS maupun PPPK sesuai kebutuhan Pemkab Kaur. Jumlahnya mencapai 672 tenaga PPPK dan 288 CPNS,’’ kata Kabid Mutasi, Yosi Afriani.

Sedangkan Mukomuko tahun ini mengajukan 500 formasi CPNS dan 500 PPPK. Saat ini BKPSDM Mukomuko tengah menuntaskan penyusunan rincian formasi yang akan diajukkan, baik CPNS maupun PPPK.  “Sama jumlahnya. Untuk CPNS 500 orang, dan P3K juga 500 orang yang kita ajukan,” kata  Sekretaris BKPSDM Mukomuko, Edy Suntono, SH.

Pengajuan dengan jumlah demikian jelas Edy, sudah memperhatikan kebutuhan CPNS untuk di lingkungan Pemkab Mukomuko selama lima tahun ke depan. Jika kuota ini bisa dipenuhi, maka Pemkab Mukomuko tidak akan kekurangan PNS lagi sebagaimana hasil analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja.

Akhir Juni Kirim Usulan

Respon cepat juga ditunjukkan Pemkab Bengkulu Selatan. Setelah ada singnal pemerintah pusat membuka perekrutan CPNS dan PPPK tahun  ini, BKPSDM Kabupaten BS saat ini masih melakukan penghitungan jumlah yang akan diusulkan.

Kabid Pengadaan Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi BKPSDM Bengkulu Selatan, Salman Haryanto, S.Ip menjelaskan pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) BS. Sedangkan jumlah yang akan diusulkan tidak akan sampai lebih dari 600 orang, sebab kebutuhan Pemkab BS tidak sebanyak kabupaten lain. “Jumlahnya belum pasti, namun untuk pengusulan sudah pasti  pada akhir bulan ini (Juni),” terang Salman.

Keseriusan ditunjukkan Pemkab Bengkulu Utara (BU) dalam persiapan penerimaan CPNS dan PPPK. Telah disiapkan anggaran untuk pelaksanaan atau tahapan seleksi. Meskipun hingga kini belum ada kepastian apakah Pemkab BU mendapatkan kuota CPNS.

Pemkab BU juga siap melaksankaan tes khusus tenaga Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang awal tahun lalu gagal dilaksanakan lantaran menganggarkan dana dalam APBD.

Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan belum mendapatkan kepastian apakah Pemkab BU mendapatkan formasi atau tidak. BU sudah mengajukan untuk perekrutan CPNS tahun ini sebanyak 150 orang.   “ Kita mengajukan mayoritas untuk tenaga kesehatan terutama dokter, dokter spesialis dan dokter gigi. Karena memang gagal direkrut tahun lalu karena tidak ada pendaftar,” katanya.

Terkait untuk pelaksanaan PPPK, Pemkab BU tahun lalu menerima informasi jika akan ada tes PPPK khusus tenaga non PNS untuk periode II. Periode II akan dilakukan akhir tahun ini atau awal tahun depan yang akan dilaksanakan.     “Untuk tenaga PPPK kita memiliki tenaga penyuluh pertanian, guru non PNS dan tenaga kesehatan yang bisa direkrut. Namun semuanya kita masih menunggu kepastian dari Kemenpan-RB,” terangnya.

 

Lebong Usul 449 Formasi CPNS

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong juga memastikan mengusulkan penerimaan CPNS sejumlah 449 formasi. ‘’Kalau ditotal kuotanya mencapai 1.900 orang. Itulah yang kami usulkan ke Kemenpan- RB,’’ ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong, H. Guntur, S.Sos belum lama ini.

Dari 449 formasi yang diusulkan, tenaga guru yang paling diprioritaskan. Menyusul tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sementara untuk formasi yang lain, yakni bidang umum tinggal mengikuti berapa jumlah yang disetujui Kemenpan RB.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seluma, Ikhwan Efendi, S.Sos melalui Sekretaris, Elian Suandi, M.Si mengatakan saat ini pihaknya sedang menggodok kuota formasi CPNS. “Formasi sedang kita bahas, minggu ini kami pastikan kuota tersebut sudah naik ke meja bupati,” kata Elian.

Dijelaskannya kuota CPNS yang telah disampaikan ke Kemenpan-RB sebanyak 4.700 CPNS untuk memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Seluma. “Total kebutuhan PNS kita itu sebanyak 8.500 orang. Saat ini jumlah PNS kita 3.800 orang, jadi kita masih butuh 4.700 PNS lagi untuk agar kebutuhan PNS tercukupi,” jelas Elian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang membutuhkan tambahan PNS tak kalah banyaknya dengan Pemkab Seluma. Dari hasil pendataan yang dilakukan Setdakab Kepahiang, dibutuhkan sedikitnya 500 orang CPNS dengan komposisi 20 persen tenaga teknis, 40 persen tenaga guru, dan 40 persen tenaga kesehatan.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM, untuk kuota formasi usulan CPNS akan disampaikan setelah Pemkab Kepahiang melakukan evaluasi jabatan di lingkungan Pemkab Kepahiang. Jika tidak ada kendala, kuota tersebut akan disampaikan pada bulan ini menunggu surat permintaan usulan dari Kemenpan-RB.

Berbeda dengan pemkab lainnya, Rejang Lebong (RL) tahun ini memutuskan belum melakukan perekrutan lagi CPNS. Termasuk juga perekrutan atau seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ini disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten RL M. Andhy Afriyanto,SE kepada RB.

Dijelaskan Andi, berbagai kendala menjadi faktor mereka tidak mengusulkan formasi CPNS formasi tahun 2019. ‘’Belum memungkinkan kita untuk melakukan usulan CPNS sekaligus usulan perekrutan PPPK. Sistem, persyaratan maupun dari segi anggaran memang belum memadai. Perekrutan harus dilaksanakan secara serentak atau dalam satu rangkaian kegiatan dengan persentase 70-30,’’ sambung Andhy.(key/new/sca/dtk/qia/aba/tek/cik/sly/hue/vla)

Berita Lainnya

Mess Karyawan Perusahaan Batu Bara Terbakar

BENTENG – Mess karyawan PT Kusuma Raya Utama yang bergerak dibidang pertambangan batu bara (KRU) ...

error: Content is protected !!