Minggu , 22 September 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dewan Agendakan Pembahasan LHP BPK

Dewan Agendakan Pembahasan LHP BPK

JABAT TANGAN: Bupati Kepahiang dan Waka I DPRD Kepahiang berjabat tangan usai menyerahkan LHP BPK pada Rapat Paripurna, Selasa (11/6).(foto: ARIE/RB)

KEPAHIANG – DPRD Kepahiang saat ini telah menyusun agenda untuk melakukan rapat pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Kepahiang terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski Pemkab Kepahiang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun ada sejumlah temuan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus segera diselesaikan.

Apalagi Pemkab Kepahiang kembali menargetkan akan kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun depan. Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE mengatakan LHP BPK RI akan dibahas lebih dulu oleh Panitia Khusus (Pansus) lantaran isinya berupa rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti.

“Nanti Pansus bahas dulu isi LHP berupa catatan dan rekomendasi BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, salah satunya pengalihan anggaran pembangunan Masjid Agung. Tapi secara keseluruhan yang dibahas lebih dulu LHP,” jelas Aan.

Setelah tuntas membahas LHP dan memberikan catatan pada Pemkab Kepahiang, tambah Aan, Pemkab Kepahiang diberi waktu 60 hari menindaklanjuti rekomendasi dan catatan BPK RI itu. “Pansus diberi waktu sekitar 2 pekan untuk membahas LHP BPK, baru kemudian memberikan rekomendasi pada Pemkab untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.

Kemungkinan, lanjut Aan, pengalihan anggaran pembangunan Masjid Agung yang akan dikelola oleh panitia sehingga menjadi dana hibah tersebut akan dibahas pada APBD Perubahan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Pembahasan dana hibah Masjid Agung akan dibahas oleh Banggar karena merupakan salah satu tindaklanjut dari rekomendasi BPK. Kita sarankan panitia segera membentuk badan hukum,” tutup Aan.

Sementara Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM mengungkapkan predikat WTP yang berhasil diraih Pemkab Kepahiang, tidak serta merta menandakan bahwa Pemkab Kepahiang tidak memiliki kelemahan. Ia bahkan menyadari masih banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki, khususnya terkait penyelenggaraan internal yang masih banyak indikasi ketidakpatuhan.

“Ada beberapa kelemahan yang kita miliki berdasarkan pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu, diantaranya kelemahan pada pengelolaan Ganti Uang Persediaan (GUP) dan sisa Uang Persediaan (UP), Penatausahaan persediaan di 5 OPD masih kurang tertib, dan Pemberian TPP yang belum sesuai ketentuan,” demikian Bupati.(sly)

Berita Lainnya

Tiga Organisasi Perangkat Daerah Baru Aktif Awal Tahun

KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, menargetkan awal tahun 2020 mendatang, tiga Organisasi Perangkat Daerah ...

error: Content is protected !!