Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Bidan Inisial Rj Masih Terima Gaji

Bidan Inisial Rj Masih Terima Gaji

MUKOMUKO – Diberitakan sebelumnya, oknum bidan berinisial Rj di Dinas Kesehatan (Dinkes) Mukomuko tidak mengambil gaji sejak 2 tahun terakhir. Lantaran yang bersangkutan tidak pernah masuk dan tidak datang menemui Bendahara dinas untuk mengambil gaji.

Ternyata yang sebenarnya terjadi, Rj tetap menikmati gajinya sebagai PNS. Walaupun ia sudah tak pernah masuk kerja sejak 2 tahun terakhir. Ini dibuktikan, gaji berupa uang tunai yang tersisa yang disiapkan untuk dibayarkan setiap bulannya oleh bendahara dinas hanya Rp 400 ribu.

Kemana uang gaji jutaan rupiah itu? Oleh Rj untuk membayar angsuran ke bank. Jutaan uang gajinya, lantaran pinjamannya ke bank saat aktif jadi PNS langsung dipotong pihak bank. Sehingga yang tidak diambil oleh RJ selama dua tahun terakhir bukan gaji utuh. Melainkan sisa gaji setelah dipotong angsuran bank Rp 400 ribu setiap bulannya.

Ini dibenarkan Sekretaris Dinkes Mukomuko Bustam Bustomo, SKM. ‘’Sisa gajinya hanya Rp 400 ribu perbulan. Karena yang bersangkutan ada pinjaman ke bank,” ujar Bustam.

Bustam mengatakan selama yang bersangkutan tidak mengambil sisa gaji setelah potongan pinjaman bank, gaji Rj disimpan bendahara dinas. Dari kalkulasi RB, sisa potongan gajinya 18 bulan dikalikan Rp 400 ribu sebesar Rp 7,2 juta.

Versi Bustam, Dinkes sudah melaporkan itu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat. Beberapa hari lalu pihaknya kembali berkoordinasi dengan BKPSDM. Dan berlanjut melaporkan masalah itu ke Sekda Mukomuko.

“Yang jelas mekanisme dan proses terkait bidan Rj ini sudah kami lakukan. Terkait penghentian gaji, tidak bisa Dinkes yang melakukan. Dari hasil koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD), selagi belum ada sanksi seperti SK pemberhentian dan lainnya, oknum bidan yang bersangkutan gajinya masih tetap dibayar,” terang Bustam.

Sekretaris BKPSDM Mukomuko Edy Suntono, SH menyampaikan terkait penegakan disiplin PNS untuk oknum bidan tersebut akan dirapatkan bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Mukomuko.

Dalam hal ini bersama dengan Sekda Mukomuko, BKPSDM, Inspektorat, Asisten III Setdakab, Dinkes selaku OPD yang menaungi dan Bagian Hukum Setdakab Mukomuko.

“Semestinya pimpinan OPD bisa langsung menghentikan pembayaran gaji oknum PNS itu. Karena semuanya sudah sangat jelas tertera dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Soal sanksi, rapat finalnya menungu intruksi lebih lanjut dari Sekda,” pungkasnya.(hue)

Berita Lainnya

Empat PR Anggota Dewan Baru

MUKOMUKO – 24 Anggota DPRD Mukomuko periode 2019-2024, Selasa (20/8) dilantik dengan mengambil sumpah janji ...

error: Content is protected !!