Selasa , 18 Juni 2019
Home / Borgol / Laporan Tidak Dibuat Konsultan Pengawas

Laporan Tidak Dibuat Konsultan Pengawas

SIDANG: Terdakwa, Freddy, M.Pd saat memberikan keterangan pada persidangan di pengadilan Tipikor Bengkulu, Rabu (12/6).(foto: hasrul/rb)

BENGKULU – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu Rabu (12/6) kembali melanjutkan persidangan dalam perkara korupsi pembangunan SMK Negeri 6 Seluma dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Freddy Efrimal, M.Pd. Pada persidangan yang digelar Rabu siang tersebut, terdakwa langsung dicecar sejumlah pertanyaan mendalam oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dari pengamatan RB, JPU, Dodiansyah, SH langsung fokus mempertanyakan dugaan indikasi berkenaan dengan laporan laporan pertanggungjawaban (LPj) dan laporan perkembangan progress pekerjaan yang diketahui dibuat sendiri oleh oleh terdakwa. “Untuk laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut, apakah saudara terdakwa buat sendiri atau siapa yang membuat?,” kata JPU, Dodiansyah.

Menjawab pertanyaan itu, Freddy mengakui jika LPj dia buat sendiri yang acuannya buku petunjuk teknis (juknis). Menurutnya, laporan itu dibuatnya atas inisiatifnya sendiri karena dirinya dimintai laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan pembangunan tersebut. “Laporan saya buat atas inisiatif sendiri, karena saya harus melapor,” tuturnya.

Masih dalam rangkaian pertanyaan tersebut, terdakwa juga mengakui jika dalam laporan tersebut ada harga-harga yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Misalnya upah tukang yang angkanya lebih dari jumlah sebenarnya misalnya upah tukang yang lebih dari angka sebenarnya. “Pekerjaan itu selesai pada Maret 2016 dan laporan itu saya buat pada Juli 2016, kemudian saya laporankan pada Desember 2016,” bebernya menjawab pertanyaan JPU.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dr. Jonner Manik, SH, MH dan hakim anggota, Gabrieal Sialagan, SH, MH dan Heni Anggraini, SH, MH tersebut JPU juga mempertanyakan berkenaan dengan laporan progress pekerjaan yang dibuat sendiri oleh terdakwa. Padahal, laporan ini semestinya dibuat oleh konsultan pengawas. “Laporan kemajuan fisik pekerjaan saya buat sendiri. Namun diprint oleh konsultan pengawas,” tambahnya.

Menariknya, pada persidangan tersebut terdakwa juga menyebut beberapa nama yang meminta “setoran” agar pekerjaan tersebut aman. Menurutnya ada aparat yang meminta uang yang berangsur-angsur hingga totalnya mencapai Rp 49 juta. “Katanya biar aman dari LSM dan agar proyek tidak diganggu,” terang terdakwa.

Persidangan akan kembali dilanjutkan pada 24 Juni 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU. Sekadar mengulas, proyek pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar diusut oleh kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma lantaran banyak indikasi penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berdasarkan audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 363 juta. (zie)

Berita Lainnya

Terdakwa OTT Dinkes Cari Keadilan

BENGKULU – Terdakwa perkara operasi tangkap tangan (OTT) pemotongan dana yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) ...

error: Content is protected !!