Selasa , 18 Juni 2019
Home / Metropolis / Pansel Lelang Jabatan Mulai Diproses

Pansel Lelang Jabatan Mulai Diproses

Marjon

BENGKULU- Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akhirnya segera membentuk panitia seleksi (pansel) lelang jabatan eselon II yang kosong. Seperti diketahui jabatan eselon II yang kosong yakni Kepala Dinas PUPR Kota, Sekretaris DPRD, Kepala Bapelitbang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, posisi Kepala Inspektorat kota serta Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Marjon, MPd menyampaikan, bahwa pembentukan panitia seleksi (pansel) lelang jabatan eselon II yang kosong tersebut sedang digarap oleh Badan Kepegawaian.

“Untuk pansel lelang masih proses digarap. Yang jelas pembentukan tim pansel itu terdiri dari kalangan pejabat, akademisi serta kalangan professional. Dan sesuai aturannya ketua pansel itu dijabat oleh Sekda,” terang Marjon.

Menurut Marjon, bila tuntas proses perekrutan tim pansel tersebut, kemudian pemkot akan menyampaikan nama calon pansel ke walikota dan KASN berdasarkan kriteria yang ada.

“Setelah nanti SK selesai ditandangani pak walikota. Berkasnya juga kita akan sampaikan lagi ke KASN, kemudian baru keluar jadwal pengumuman pelaksanaan lelang jabatan. Insya allah jadwal pelaksanaannya secepatnya,” beber Marjon.

Meski jabatan Kepala OPD eselon II ada yang kosong, lanjut Marjon, hal itu tidak akan mempengaruhi jalannya roda birokrasi pemerintahan. “Karena posisi yang kosong itu dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Dan kerjanya tentu sama seperti biasanya,” tukasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Kota Hamsi, AMd meminta Pemkot harus segera memikirkan posisi jabatan yang kosong tersebut. Mengingat sebentar lagi akan ada pembahasan usulan Rancangan APBD perubahan dan APBD mendatang. “Karena posisi  jabatan eselon II yang kosong itu rata-rata jabatan strategis. Jadi pemkot jangan membiarkan posisi jabatan kosong terlalu lama dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Segera dilakukan proses penyeleksian jabatan (lelang jabatan) secepatnya,” jelas Hamsi.

Selain itu dikatakan Hamsi, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Serta adanya Surat Edaran (SE) MenPAN dan RB No 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah membentuk tim lelang. Tujuannya untuk mewujudkan transparansi dalam reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

“Serta anggota tim panitia seleksi (pansel) lelang jabatan nantinya yang dibentuk memang harus latar belakang dari kalangan independen dan profesional. Dan yang jelas ini akan kita awasi bersama,” pungkasnya.(new)

Berita Lainnya

Abaikan Hak Pejalan Kaki Bisa Dipenjara 1 Tahun

BENGKULU – Ini peringatan bagi masyarakat yang kerap mengabaikan hak-hak pejalan kaki. Misalnya memanfaatkan trotoar ...

error: Content is protected !!