Senin , 18 November 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Dewan Minta Percepat APBDP

Dewan Minta Percepat APBDP

Haryadi

ARGA MAKMUR – Ketua DPRD Bengkulu Utara Aliantor Harahap, SE meminta Pemkab segara menyiapkan draf APBD Perubahan untuk dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Bengkulu Utara. Sehingga September atau Oktober mendatang, awal pekerjaan sudah bisa dilaksanakan.

Ali menuturkan Pemkab BU harus bekerja ekstra keras lantaran di penghujung tahun ini. Apalagi jika memaksakan untuk dibahas oleh dewan baru, maka pembahasan APBD diyakini akan molor hingga awal tahun baru memulai pembahasan.

“Karena agenda dewan di akhir tahun ini selain untuk pelantikan dewan juga ada berbagai kegiatan Bimtek dan penyusunan alat kelengkapan,” katanya.

Ia juga meminta Pemkab segera memulai kegiatan fisik APBD yang hingga kini belum 50 persen berjalan. Ia khawatir akan muncul lagi pekerjaan yang tidak selesai dan terkendala cuaca di akhir tahun lantaran lambat dimulai. “Jika tidak selesai yang akan dirugikan adalah masyarakat. Makanya memang harus bekerja ekstra,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, MM, M.Si menerangkan kini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai melakukan pembahasan  program. Setelah itu pembahasan akan dilakukan bersama badan anggaran DPRD.

“Target kita bulan depan sudah masuk pembahasan di DPRD, sehingga masih cukup panjang waktu pelaksanaan pekerjaan,” pungkas Sekda.

 

Harus 40 Persen

Bupati BU, Ir. H. Mian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus dalam percepatan serapan anggaran. Minggu depan, seluruh OPD ditarget berhasil menyerap anggaran minimal 30-40 persen.

Mian menegaskan minggu depan seluruh Kepala OPD wajib melaporkan jumlah serapan anggaran dalam rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Di sana akan terlihat kinerja OPD dalam menjalankan program yang sudah dianggarkan dalam APBD. “Waktu kita tinggal 6 bulan lagi, sudah harus 30-40 persen serapan anggaran sehingga semua program bisa diasumsikan terlaksana,” tandasnya.

Rapat TEPRA dinilai penting untuk melakukan pemantauan kinerja. Sehingga jika ada program yang tidak berjalan bisa diketahui apa yang menjadi kendala sehingga bisa tetap dilaksanakan. “Saya minta semua program segara dilaksankana sehingga bisa dirasakan masyarakat. Apalagi yang sudah dianggarkan dalam APBD, karena itu sudah direncanakan lebih dulu pelaksanaannya dari OPD,” katanya.

Dalam TEPRA nanti Bupati akan membagi OPD dalam beberapa kategori. Mulai dari raport merah, kuning, biru dan hijau. Saat ini serapan secara anggaran secara umum diprediksi masih minim lantaran belum jalannya pelaksnaaan program fisik.(qia)

Berita Lainnya

Nama Desa Di Sertifikat Beda

ARGA MAKMUR – Meskipun belum melalui tahap pertama persidangan yaitu mediasi, namun kedua pihak sudah ...

error: Content is protected !!