Jumat , 19 Juli 2019
Home / Berita utama / PPPK Paling Banyak Diusulkan

PPPK Paling Banyak Diusulkan

Diah Irianti

BENGKULU – Pemprov Bengkulu mengusulkan kurang lebih 300 formasi untuk tenaga CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Paling banyak diusulkan untuk tenaga PPPK, yaitu 70 persen dari total usulan formasi yang akan disampaikan Pemprov Bengkulu. Sisanya 30 persen baru untuk rekruitmen CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Diah Irianti mengatakan tahun ini jumlah kuota tenaga PPP diusulkan lebih banyak dibandingkan untuk CPNS. Hal itu juga sesuai dengan pembagian kuota dari pemerintah pusat, yaitu pembagian kuota PPPK untuk pemda lebih besar dibandingkan CPNS, 30 persen untuk CPNS dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Usulan akan disampaikan minggu depan ke KemenPAN-RB dan BKN.

“Kita belum menyampaikan usulan karena portal belum dibuka. Target kita dalam minggu ini sebelum tanggal 20 Juni usulan kita sampaikan,” kata Diah.

Lanjut Diah,  jumlah formasi yang akan diusulkan berkisar 300 formasi. Pihaknya masih melakukan pendataan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov Bengkulu. Saat ini masih, pemprov masih kekurangan tenaga dengan kualifikasi pendidikan tertentu, terutama untuk tenaga guru. Kekurangan jumlah pelaksana di beberapa Organisasi Perangkan Daerah (OPD) ini sudah sangat terasa. Rata-rata jumlah PNS yang pensiun pertahunnya lebih dari 300 orang.

Usulan nantinya diperkirakan akan didominasi untuk tenaga pendidik atau guru, lebih dari 50 persen dari total formasi diusulkan. “Jumlah pastinya belum bisa kita sampaikan karena angkanya belum final. Kita masih melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan pemprov,” jelas Diah.

Sementara itu, Jubir KemenPAN-RB Suwardi meneragkan bahwa tahun ini pembagian kuota ke pemda untuk alokasi pegawai, persentasenya lebih banyak diberikan untuk tenaga PPPK. Pemda mendapat 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk tenaga PPPK. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Suwardi yang juga menjabat sebagai Kabag Komunikasi Publik KemenPAN-RB dalam surat MenPAN-RB tersebut

Suwardi menambahkan berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. “Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru,” demikian Suwardi. (key)

Berita Lainnya

Bengkulu Juara Umum 3 Nasional

BENGKULU – Olahraga gulat Bengkulu kembali menorehkan prestasi brilian di perhelatan nasional. Kali ini pegulat ...

error: Content is protected !!