Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Metropolis / 23 Tahun Trayek Angkot Belum Direvisi

23 Tahun Trayek Angkot Belum Direvisi

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu kembali mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu segera merevisi jalur trayek angkot lima warna. Alasannya, aturan yang mengatur trayek angkot yang dibuat pada 1996 berdasarkan SK Gubernur itu, dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Kota Bengkulu.

Anggota Komisi II DPRD Kota, Heri Ifzan, SE menilai, bahwa perkembangan kota yang kian maju saat ini, maka alat transportasi umum juga harus menjadi fokus utama pemerintah kota untuk memikirkan. Terutama saat ini di kawasan Bentiring sudah menjadi pusat perkantoran perlu sarana transportasi umum yang memadahi.

“Apalagi seperti kawasan Bentiring sekarang memang sudah maju dan berkembang sebagai pusat perkantoran. Tentu jika angkot tidak ditambah secepatnya, masyarakat ataupun pegawai akan kesulitan mencari transportasi. Karena tidak semua orang punya kendaraan. Ini harus cepat ditangani oleh pemerintah,” terang Heri.

Sambung Heri, perubahan jalur trayek angkutan kota (angkot) lima warna yang diatur dengan SK Gubernur yang terbit pada 1996 sudah tidak relevan dengan perkembangan kota. Ia juga mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa perlu ada langkah dan gagasan dalam mencari jalan keluar untuk lepas dari polemik soal pengubahan jalur trayek angkot lima warna.

“Seharusnya Dishub sebagai leading sektor, harus segera membahas bersama dengan sejumlah untuk mencari jalan keluar terbaik, sebab ini juga menyangkut hal layak banyak,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Dewan lainnya Rena Anggraini meminta agar Pemda Kota segera melakukan revisi trayek jalur angkutan kota (angkot) yang beroperasi di Kota Bengkulu. Salahsatunya seperti ada penambahan jalur angkot tersebut agar kawasan Bentiring yang selama ini sepi jalur angkutan umum bisa menjadi ramai.

“Karena penambahan jalur angkot di kawasan Bentiring sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar, jalur angkot baru angkot warna hijau saja. Dengan ditambahnya masyarakat jadi gampang akses kesana (Bentiring). Oleh sebab itu pemkot itu harus bisa cepat mengambil kebijakan yang tepat,” tuturnya.

Bahkan sejumlah PNS lainnya Vi mengaku, dirinya merasa keberatan ketika kantor walikota sudah pindah di bentiring. Namun sampai saat ini Pemerintah kota tidak mengakomodir penambahan jalur angkutan kota (angkot) untuk akses transportasi.

“Prinsipnya sebagai abdi negara siap ditempatkan dimana saja. Namun persoalannya kan, jika kantor kita (kantor walikota) sudah pindah ke Bentiring. Seharusnya walikota sudah mengambil kebijakan penambahan angkot secara dini,” ungkap Vi.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Drs. Bardin belum bisa ditemui. Dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya tidak aktif.(new)

Berita Lainnya

Pelapis Tebing Perumahan Rawan

BENGKULU – Rombongan Komisi II DPRD Kota Bengkulu menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait adanya laporan ...

error: Content is protected !!