Senin , 14 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Personel Satpol PP Harus PNS

Personel Satpol PP Harus PNS

SATPOL PP: Para personel Satpol PP Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti HUT Satpol PP beberapa waktu lalu.(foto: ARIE/RB).

KEPAHIANG – Sepertinya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk “merumahkan” seluruh tenaga honorer, termasuk di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak bisa dibendung lagi. Pasalnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, mengatur bahwa personel Satpol PP harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini berarti puluhan honorer yang ada di Satpol PP Kabupaten Kepahiang mau tidak mau harus segera “dirumahkan”, jikalau Pemkab Kepahiang tidak ingin dianggap mengangkangi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pula, untuk perekrutan CPNS tahun ini Pemkab Kepahiang harus mulai merumuskan untuk formasi personel Satpol PP.

Kendati demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM mengklaim bahwa untuk anggota Satpol PP tidak harus direkrut dari CPNS, walaupun sudah diatur dalam pasal 15 PP No. 16/2018 tersebut. Menurutnya perekrutan anggota Satpol PP masih bisa dilakukan melalui perekrutan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Ya untuk anggota Satpol PP bisa kita masukkan dalam perekrutan P3K. Karena sesuai aturan yang ada, yang namanya jabatan ASN bisa di-P3K-kan, termasuk Satpol PP. Hanya saja nanti kita juga akan persiapkan seluruh teknisnya, termasuk persiapan pendidikan dasar dan pendidikan latihan sebagai tambahannya,” terang Sekda, kamis (19/6).

Diketahui sebelumnya, menurut PP No. 16/2018 bahwa anggota Satpol PP diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, dan terdiri atas jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Pol PP. Pol PP ini menurut aturan yang ada, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sementara itu jika Satpol PP akan masuk dalam perekrutan P3K, maka tentunya Pemkab Kepahiang akan melanggar PP No. 49/2018 tentang Manajeman P3K. Ada beberapa jabatan yang menjadi target P3K seperti guru, tenaga kependidikan, dokter, perawat, bidan, penyuluh dan lainnya.   Sementara yang harus dijabat oleh PNS adalah Satpol PP, keuangan, jabatan-jabatan strategis yang berkaitan dengan kerahasiaan negara, dan lainnya. (sly)

Berita Lainnya

Desa Bogor Baru Fokus Kembangkan Agrowisata

KEPAHIANG – Tidak memiliki potensi wisata, tak membuat Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang patah arang ...

error: Content is protected !!