Minggu , 15 Desember 2019
Home / Daerah / Lebong / 21.706 Warga Lebong Tak Tersentuh JKN

21.706 Warga Lebong Tak Tersentuh JKN

PELABAI – Dari 111.815 jiwa yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lebong di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hanya 80,6 persen atau 90.109 jiwa yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Sementara 19,4 persen atau 21.706 jiwa tidak dijamin kesehatannya karen belum tersentuh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

‘’Walau belum seratus persen, namun Lebong merupakan daerah tertinggi ketiga se Provinsi Bengkulu yang masyarakatnya sudah terjamin dalam program JKN,’’ kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Curup, Syafrudin Imam Negara didampingi Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Kabupaten Lebong, Handoko Cokro Putranto kepada RB.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan, setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Dalam mewujudkannya, tentunya dukungan dari lintas sektor sangat dibutuhkan. Mulai dari pemerintah daerah, swasta, RSUD, tenaga medis, badan usaha serta masyarakatnya sendiri. ‘’Lebong msih tertinggal sedikit dari Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu yang persentase JKN nya sudah mencapai 90 persen,’’ terang Handoko.

Dari 90.109 jiwa penduduk Lebong yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, 30.244 jiwa diantaranya merupakan peserta yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab Lebong. Lainnya, ada yang peserta mandiri maupun peserta yang didaftarkan melalui badan usaha. ‘’Namun yang paling banyak ya dari peserta mandiri,’’ ungkap Handoko.

Lebih lanjut disampaikan Handoko, peserta JKN melalui BPJS Kesehatan di Lebong terus meningkat. Data terakhir, terhitung Januari 2018 hingga Februari 2019  penambahan peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Lebong telah mencapai 11 ribu peserta. Diharapnya seluruh masyarakat Lebong dapat menjadi peserta jaminan kesehatan seperti yang diwajibkan dalam Perpres. ‘’Tentunya peran stake holder sangat diperlukan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kesehatan,’’ tutup Handoko.(sca)

Berita Lainnya

Lelang Direktur PDAM Diundur 2020

PELABAI – Lelang jabatan Direktur PDAM Tirta Tebo Emas (TTE) Kabupaten Lebong diundur 2020. Itu ...

error: Content is protected !!