Jumat , 6 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dewan Minta PDAM Diserahkan Pada Pihak Ketiga

Dewan Minta PDAM Diserahkan Pada Pihak Ketiga

TANGGAPAN FRAKSI: Tampak anggota dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) DPRD Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi menyerahkan tanggapan fraksi kepada Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati.(foto: ARIE/RB)

KEPAHIANG – Tak kunjung selesainya persoalan yang terjadi di tubuh PDAM Tirta Alami Kepahiang, membuat DPRD Kabupaten Kepahiang akhirnya angkat bicara. Bahkan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (KPD) DPRD Kabupaten Kepahiang menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang agar PDAM Tirta Alami Kepahiang tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Diungkapkan Juru Bicara Fraksi KPD, Edwar Samsi, S.IP, MM bahwa permintaan agar PDAM Tirta Alami Kepahiang diswastanisasi bertujuan agar polemik yang terjadi selama ini tidak berkepanjangan. Selama ini sudah cukup banyak dukungan dari Pemkab Kepahiang terhadap PDAM Tirta Kepahiang. Salah satunya adalah dengan penyertaan modal yang mencapai Rp 23 miliar, namun kinerja PDAM tersebut justru semakin amburadul.

“Bahkan informasinya ada beberapa karyawan PDAM yang gajinya selama beberapa bulan tidak dibayarkan. Artinyakan kesalahannya bukan pada modal perusahaan, melainkan manajemennya yang tidak bagus,” terang Edwar, Rabu (26/6).

Dijelaskan Edwar, swastanisasi PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan baru pertama kali dilakukan. Bahkan beberapa daerah seperti Kota Batam di Kepulauan Riau dan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat, PDAM-nya dikelola oleh pihak swasta.

“Banyak daerah lain yang sudah menerapkan swastanisasi PDAM. Dengan pola kerja yakni 5 tahun pertama pihak pengelola silakan membenahi perusahaan tersebut, tanpa kontribusi terhadap daerah. Namun untuk tahun keenam dan seterusnya baru dirundingkan untuk kontribusi terhadap daerah, seperti apa sistemnya tinggal kesepakatannya nanti, apakah bagi hasil atau sistem lainnya,” ungkap Edwar.

Menurut Edwar, swastanisasi PDAM merupakan langkah yang lebih baik daripada selalu saja menjadi beban anggaran terhadap manajemen PDAM yang amburadul seperti saat ini. “Ya daripada terus membebani keuangan daerah, mending dipihakketigakan. Hasilnya pun lebih jelas,” ujar Politisi PDIP ini.

Diketahui sebelumnya, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM. IPU mengakui bahwa saat ini kondisi PDAM Tirta Alami Kepahiang sedang tidak sehat. Untuk itu Pemkab Kepahiang berencana akan melakukan perombakan terhadap manajemen PDAM Tirta Alami Kepahiang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja PDAM Tirta Alami Kepahiang selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Carut marutnya kinerja PDAM tersebut terlihat dari berbagai persoalan yang muncul baik secara internal maupun persoalan dengan masyarakat khususnya pelanggan PDAM. Menurut Bupati selama ini Pemkab Kepahiang cukup memberikan dukungan untuk menunjang kinerja PDAM. Hal ini tampak dari penyertaan modal yang pernah diberikan Pemkab Kepahiang kepada perusahaan tersebut, yang jika dikalkulasikan mencapai nilai Rp 23,15 miliar.

“Banyak masalahnya. Sekarang PDAM itu lagi colaps, atau nggak sehat manajemennya. Hal ini terlihat dari pengelolaan perusahaan mulai dari manajemen, pengelolaan keuangan, gaji pegawai, hingga operasional yang tidak berjalan. Saat ini kita sedang meramu formula untuk melakukan perombakan, dan secepatnya akan kita sampaikan ke DPRD Kabupaten Kepahiang,” pungkas Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Pembangunan Rumah Ibadah Harus Mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama

KEPAHIANG – Ini patut menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepahiang, terkait pendiran ...