Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Daerah / Kaur / Warga Tutup Paksa Kantor PT DPM

Warga Tutup Paksa Kantor PT DPM

TUTUP: Warga Kinal saat menutup salah satu ruangan kantor PT DPM Rabu (26/6).(foto: ist/rb)

KOTA BINTUHAN – Sekitar 32 warga Kecamatan Kinal Rabu (26/6) siang mendatangi kantor PT Desaria Plantation Mining (DPM), dan menutup paksa kantor yang berada di Desa Megang Kecamatan Kinal tersebut. Warga emosi, karena lahan perkebunan mereka masuk ke dalam kawasan Hak Guna Usaha (GHU) Milik PT DPM.

Hal itu menyebabkan warga pemilik lahan tidak bisa membuat sertifikat atas lahan kebun mereka, karena sudah masuk ke dalam kawasan HGU perusahaan PDM.  Data diperoleh RB, puluhan warga yang datang menggunakan sepeda motor itu, disambut oleh PT DPM yang diwakili oleh Estate Manager PT DPM yaitu Sumaljum yang juga humas PT DPM.

Pertemuan antara warga dan pihak perusahaan berlangsung aman dan aman, karena mendapatkan pengawalan dari anggota Polsek Kaur Tengah. Berdasarkan hasil rapat tersebut yang dibuat bersama antara perusahaan, pihak PT DPM menampung semua keluhan masyarakat terkait dengan lahan mereka.

Kendati demikian warga tetap menyegel kantor PT DPM dengan lak ban hingga perusahaan menepati janjinya. “Untuk sementara hanya dua kantor yang disegel warga terkait keluhan mereka soal lahan yang masuk HGU perusahaan. Kita imbau agar warga dalam memperjuangkan haknya tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Serta tidak anarkis atau melakukan perusakan,” kata Kapolres Kaur, AKBP. Arief Hidayat, S.IK melalui Kapolsek Kaur Tengah, Iptu. Pedi Setiawan, SH Rabu (26/6).

Sebelum membubarkan diri ada kesepakatan antara warga dan PT DPM kemarin yang ditandatangani oleh perusahaan dan warga.  Yang pertama PT DPM akan melakukan verifikasi lahan tersebut selama 1 bulan di mulai tanggal 27 Juni 2019. Kedua setelah verifikasi selesai pihak perusahaan akan melakukan nego harga dengan pemilik lahan dan penyelesaian masalah ditanggung oleh PT DPM.

Yang ketiga masyarakat baru akan membuka kembali segel kantor PT DPM setelah dilaksanakan verifikasi lahan yang telah disepakati bersama. “Kita harapkan pihak perusahaan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan melakukan verifikasi sesuai kesepakatan. Dan kita akan terus memantau agar apa yang telah disepakati bisa berjalan aman dan lancar,” pungkas Pedi. (cik)  

Berita Lainnya

Tim Gabungan Cek Tambak Tak Berizin

KOTA BINTUHAN – Tipiter Polres Kaur terus mengembangan penyelidikan dugaan tambak udang tak berizin di ...

error: Content is protected !!