Selasa , 10 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dana Kelurahan Terkendala Regulasi

Dana Kelurahan Terkendala Regulasi

Jan Johanes Dalos

KEPAHIANG – Lantaran belum memiliki payung hukum atau regulasi, dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat hingga saat ini belum bisa disalurkan. Hal ini lantaran sampai sejauh ini pembahasan terkait regulasi dana tersebut, masih belum rampung di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Ada 12 kelurahan yang berhak menerima dana tersebut.

Teranyar dalam pembahasan mengenai regulasi tersebut, belum menemukan titik temu terkait formula aturan antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kepahiang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setdakab Kepahiang, Jan Johanes Dalos, S.Sos mengatakan hingga saat ini pihaknya masih membahas regulasi turunan tentang dana Kelurahan tersebut. Ia mengakui belum ada kesimpulan mengenai draf final rancangan peraturan bupati tentang dana kelurahan ini.

“Saat ini kita masih lakukan pembahasan. Belum ada kesimpulan sehingga kita belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai payung hukumnya,” ungkap Dalos yang juga mantan Kepala Dinsos PMD Kabupaten Kepahiang ini.

Dalos mengatakan pembuatan Perbup dana kelurahan tidak semudah seperti yang digambarkan. Karena harus melalui kajian bagian Hukum, Pemerintahan serta Bagian Pembangunan. Hal ini dilakukan agar penyaluran dana miliaran untuk 12 kelurahan tersebut nantinya tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Salah satu bahasan mengenai fokus penggunaan dana kelurahan yang mesti utama untuk anggaran pemberdayaan. Dinsos mengharapkan bisa serupa dengan alokasi dana desa,” tuturnya.

Ia menyebutkan jika lambatnya penyelesaian regulasi dana kelurahan salah satunya disebabkan karena regulasi pusat yang jadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun draf perbup lambat keluar. “Dana Kelurahan ini berbeda dengan dana desa. Kalau dana desa jelas regulasi pusat sudah keluar sejak awal. Sementara dana kelurahan aturan acuan daerah terlambat turun,” ucapnya.

Dikatakan Jan Dalos, jika penyusunan regulasi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dimana dalam Pasal 230 Undang-undang Pemda, menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan.

Diketahui untuk dana kelurahan di Kabupaten Kepahiang mencapai angka total hampir Rp 13 miliar dengan alokasi dari APBN senilai Rp 4,5 miliar, dan sisanya dialokasikan oleh APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2019. “Kita tunggu saja apa hasil dari pembahasan terkait regulasi ini. Kalau saat ini kita belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu,” pungkas Dalos. (sly)

Berita Lainnya

Seluruh OPD Belum Sampaikan Rencana Umum Pengadaan

KEPAHIANG – Sudah hampir 3 pekan pengesahan APBD 2020 diketok palu, dan saat ini sedang ...

error: Content is protected !!