Selasa , 19 November 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / 6 OPD Diwarning Lunasi TGR

6 OPD Diwarning Lunasi TGR

Edy Hermansyah

BENTENG – Sebanyak 6 organisasi perangkat daerah diminta untuk segera melunasi tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap potensi kerugian negara berdasarkan audit BPKRI tahun anggaran 2018. Kepala Ipda Benteng Mizuar SH, MH mengatakan ada 29 OPD yang diwajibkan mengembalikan potensi kerugian Negara. Saat ini masih ada 6 OPD yang belum melunasi TGR tersebut. “Masih ada 6 yang belum melunasi TGR,” katanya.

Total nilai TGR mencapai Rp 2 miliar. Karena sudah banyak yang mengembalikan maka tidak sampai 25 persen lagi. Sementara batas waktu memang masih ada dan cukup untuk OPD mengembalikan TGR. “Maksimal sampai dengan akhir Juli ini,” ujarnya.

Namun, Meizuar mengakui telah meminta untuk OPD yang masih belum melunasi TGT tersebut, untuk bisa melakukan pengembalian sebelum tanggal 23 Juli mendatang. Ipda sendiri telah mematok untuk semua TGR telah selesai ditanggal 10 Juli ini. Jadi masih ada siswa waktu untuk evaluasi lainnya jika memang masih diperlukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum (APH). “Karena, sesuai aturan jika ambang batas waktu maksimal belum juga ada pelunasan dan pengembalian TR, maka APH bisa masuk untuk menanganinya,” katanya.

Sementara itu, Sekda Benteng, Edy Hermansyah, Ph.D mengakui telah memerintahkan untuk OPD yang ada temuan TGR bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pemkab berharap hal ini bisa dijalankan. Karena harapan untuk perubahan mengenai tata kelola anggarang yang baik dan benar sedang dilaksanakan saat ini. Apalagi, sudah tiga tahun terakhir Pemkab Benteng hanya berhasil mendapatkan opini WDP dari BPK RI. “Tahun depan, kalau tidak ada maslaah mudah-mudahan bisa meraih WTP sesuai program Pemkab Benteng,” demikian Edy.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Indra Utama, SE mengatakan temuan potensi kerugian Negara itu berdampak sangat besar. Karena, setiap tahun jumlahnya sangat besar. Sementara, Pemkab Benteng seperti kurang maksimal dalam pengawalan OPD yang ditemukan kerugian negara dan masuk tuntutan ganti rugi (TGR). Sehingga meminta setiap anggota DPRD Benteng diberikan hasil audit BPK RI tersebut. “Kami sampaikan, sejak lima tahun menjadi dewan, kami tidak pernah menerima hasil LHP BPK RI,” jelas Indra.(vla)

Berita Lainnya

Taman Makam Pahlawan Disiapkan Seluas 1 Hektare

BENTENG – Taman Makam Pahlawan untuk penghormatan bagi pahlawan asal Kabupaten Benngkulu Tengah telah disiapkan ...

error: Content is protected !!