Kamis , 14 November 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / SILPA Tembus Rp 43 Miliar

SILPA Tembus Rp 43 Miliar

SIDANG: DPRD Benteng Senin (8/7) kembali menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan tanggapan fraksi atas Raperda LPJ APBD tahun 2018.(foto: Fintah/RB)

BENTENG –  Pandangan akhir fraksi di DPRD Benteng tentang Raperda LPj APBD Benteng tahun 2018, disetujui ke tujuh fraksi dijadikan Perda. Namun walaupun begitu LPj tersebut menuai banyak cacatan. Salah satu penyebabnya serapan anggaran dinilai masih rendah. Dibuktikan dengan SiLPA mencapai Rp 43 miliar. “Seharusnya SiLPA realisasinya di bawah Rp 20 miliar,” terang M. Nasir Jahiyah, S.Sos, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan.

Nasir menyarankan Pemkab Benteng untuk mengurangi SiLPA. Salah satu caranya, menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan. “Bisa dilihat dari disiplin ilmu calon pejabat tersebut,” kata Nasir.

Catatan juga disampaikan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar Nuril Aksa menyayangkan kinerja Pemkab Benteng melalui beberapa OPD dinilai masih lemah. Selain tingginya nilai SiLPA, juga masih belum maksimalnya OPD menggali potensi sumber PAD baru. Padahal, Kabupaten Benteng dinilai memiliki banyak potensi baru PAD. Mengingat menjadi daerah tujuan usaha. “Potensi pertanian juga harus dimaksimalkan. Karena banyak lahan yang masih belum tergarap,” ujar Nuril.

Sementara itu, fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi Indra Utama berharap Pemkab Benteng dapat mengambil sikap yang tepat, terkait masih besarnya Silpa di APBD Tahun 2018. Pemkab diminta selektif terutama dalam memberikan anggaran untuk OPD. “Dana habis pakai di OPD dalam penempatan anggarannnya harus selektif,” katanya.

Pemberian dana ke OPD juga harus sesuai program. Bukan karena ada pesanan dari pihak tertentu untuk meloloskan anggaran. Semua harus tepat guna dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena, kurang maksimalnya pengelolaan angagarn berakibat salah satunya  tiga tahun terakhir Kabupaten Benteng tidak meraih predikat WTP. “Kami menyoroti ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan,” imbuhnya,

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Benteng Septi zperyadi, S.TP berjanji hal ini akan menjadi evaluasi di pihak eksekutif. Catatan yang disampaikan oleh dewan akan menjadi pelajaran kedepan, terutama untuk bisa meraih kembali predikat WTP. Dengan hasil pengelolaan anggaran yang baik dan tepat guna. “Pengawasan dan catatan dari dewan merupakan bentuk kerjasama berdasarkan tupoksi yang dimiliki untuk kemajuan bagi Kabupaten Benteng,” demikian Septi.(vla)

Berita Lainnya

Perbaikan Jalan Tunggu Anggaran Pusat

BENTENG – Jalan lintas Kelindang (Kecamatan Merigi Kelindang)- Susup (Kecamatan merigi Sakti) yang amblas karena ...

error: Content is protected !!