Senin , 14 Oktober 2019
Home / Berita utama / PH: Dirwan Divonis Hanya Berdasarkan Keterangan Saksi

PH: Dirwan Divonis Hanya Berdasarkan Keterangan Saksi

AJUKAN PK: Dirwan Mahmud menjalani persidangan peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Bengkulu, Selasa (9/7). (foto: hasrul/rb)

BENGKULU – Kuasa hukum Dirwan Mahmud, Albert Luter, SH, CTL menyebut jika dalam perkara korupsi yang akhirnya memvonis Dirwan Mahmud dengan  hukuman 6 tahun dan denda Rp 300 juta serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun hanya berdasar pada satu keterangan saksi saja yakni kontraktor, Jauhari alias Jukak.

Hal ini disampaikan Albert Luter saat ditemu usai persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Dirwan Mahmud ke PN Tipikor Bengkulu, Selasa (9/7) siang. “Untuk perkara Pak DM (Dirwan Mahmud,red), diputus hanya  berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi kontraktor, Jauhari. Kalau keterangan saksi di dalam KUHAP jelas bahwa saksi, minimal ada dua, baru bernilai 1 alat bukti,” jelasnya.

Disisi lainnya, lanjut Albert, pihaknya juga menyoroti berkenaan dengan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ada akhirnya menjerat kliennya. Menurutnya, perkara OTT ini sangat sederhana dan perkara OTT sangat mudah dibuktikan. “Ketika KPK menyampaikan ada OTT di tahun anggaran 2018, harusnya fakta anggaran 2018 itulah yang dibawa ke persidangan, untuk dibuktikan, apakah benar. Ini yang diterapkan pasal 12 huruf a tentang penerimaan hadiah atau janji.  Dalam kasus pak DM ini, agak berbeda ceritanya karena hakim justru menarik proyek di tahun 2017, cerita lain, bahwa ada penerimaan lain di proyek tahun 2017, dikaitkan dengan dugaan penerimaan, diterapkan perbuatan berlanjut.  Harusnya kalau benar-benar ini operasi tangkap tangan yang sudah, dalam kebiasaan KPK, bukti-bukti, rekaman dan saksi-saksi sudah lengkap semua. Ini dihadirkan saja, namun di persidangan ini kita tidak pernah melihat hal tersebut,” bebernya.

Ditambahkan Dirwam Mahmud, pada kejadian ini ada dua penyerahan uang, pertama penyerahan 23 juta oleh Jauhari kepada Nursilawati. Kemudian dari uang yang diserahkan itu dibagi dua, Rp 13 juta untuk Hendrati dan 10 juta untuk Nursilawati. “Oleh hendrati uang sebesar Rp 10 juta itu dimasukkan ke bank,” terang Dirwan.

Selanjutnya pada penyerahan uang yang kedua, diserahkan oleh Jauhari berselang satu hari berikutnya, yakni uang sebesar Rp 75 juta. “Kemudian, Hendrati menolak uang itu dari Nursilawati, ditolak, padahal awal uang itu diterima uang 23 juta , namun uang di 75 juta ditolak oleh dia, di BAP dia seperti itu,” papar Dirwan.

“Sederhana barang kali, kalau saya memang menyuruh dan terlibat disitu, uang itu diambil dan dikasih sama saya. ini nggak tahu sama sekali. terakhir, saya tanyakan sesungguhnya apa yang terjadi, macam-macam kata jauhari, nanti akan kita dengarkan sendiri di persidangan selanjutnya,” demikian Dirwan.

Pada persidangan perdana yang digelar kemarin tersebut, majelis hakim yang dipimpin Marolop Simamora, SH beragendakan pembacaan memori PK. Persidangan akan kembali dilanjutkan pada 18 Juli 2019 mendatang dengan agenda pembuktian.

Dilansir sebelumnya, bahwa adapun alasan dari diajukannya upaya hukum PK ini adalah terkait dengan adanya suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHAP. Dimana terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan hukumnya

Bahwa salah satu alasan dari pengajuan PK, berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya mengacu pada 1 (satu) orang saksi, padahal kita ketahui bersama ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP jelas menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya yang dikenal dengan istilah “Unus Testis Nullus Testis”;

Bahwa alasan lainnya terkait dengan masalah penerapan pasal 12 huruf (a) UU Tipikor dimana unsur utama dalam pasal tersebut adalah “menerima hadiah atau janji” dalam Putusan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas tidak ada alat bukti yang cukup yang menunjukkan DM menerima hadiah atau Janji terkait dengan jabatanya selaku Bupati Bengkulu Selatan. (zie)

Berita Lainnya

Cabuli Anak Tetangga, Petani Ditangkap

BERMANI ULU – Polsek Bermani  Ulu Polres Rejang Lebong, Senin (14/10) sekitar pukul 10.00 WIB, ...

error: Content is protected !!