Selasa , 23 Juli 2019
Home / Daerah / Lebong / Kontraktor Terancam Pidana

Kontraktor Terancam Pidana

Bambang Tegoeh

PELABAI – Kepala Dinas Ketenagaan Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong, Bambang Tegoeh, S.Sos mengingatkan seluruh rekanan pihak ketiga atau kontraktor yang melaksanakan kegiatan konstruksi di Lebong. Kontraktor harus menjamin keselamatan para pekerjanya. Yakni dengan cara mengasuransikan seluruh pekerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

‘’Perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja, red) bagi pekerjanya, siap-siap kami pidanakan,’’ tegas Bambang.

Sengaja disampaikannya lantaran memasuki semester II ini rata-rata paket pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mulai berjalan. Walaupun sejauh ini Disnakertrans belum mendengar adanya keluhan dari pekerja terkait jaminan K3, bukan berarti tidak ada kasus. Justru itu, sikap proaktif pekerja sangat diharapkan guna terwujudnya pembangunan yang tetap mengedepankan keselamatan pekerja. ‘’Artinya kami juga akan cek ke lapangan,’’ papar Bambang.

Termasuk akan koordinasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong guna memastikan tidak ada perusahaan atau rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Lebong yang belum mengasuransikan K3 para pekerjanya. Diharapnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kegiatan sudah menyosialisasikan kewajiban mengasuransikan K3 kepada pekerja itu sejak tahapan proyek dimulai. ‘’Persisnya ketika sudah ada pengumuman pemenang lelang di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, red),’’ ungkap Bambang.

Sesuai pasal 186 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, perusahaan yang tidak menjamin K3 para pekerjaanya diancam pidana penjara 4 tahun serta denda Rp 400 juta. Kewajiban perusahaan menjamin K3 pekerja itu juga diperkuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ‘’Jaminan keselamatan kerja itu berlaku untuk semua kalangan tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan. Baik tenaga harian lepas, tenaga kerja borongan atau dengan perjanjian kontrak,’’ tutup Bambang.(sca)

Berita Lainnya

Tak Usul Blacklist, OPD Dievaluasi

PELABAI – Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ...

error: Content is protected !!