Jumat , 15 November 2019
Home / Daerah / Bengkulu Selatan / Wajib Keterwakilan Kalangan Perempuan

Wajib Keterwakilan Kalangan Perempuan

KOTA MANNA –Keterwakilan perempuan sebagai anggota maupun ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diwajibkan. Karena berdasarkan aturan Kemendagri setingkat perangkat desa harus ada peran perempuan.

Jadi seluruh aspirasi unsur perempuan bisa disalurkan melalui anggota BPD  perempuan. Ini diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hamdan Syarbaini.

Saat kondisi sekrang di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), keterwakilan unsur perempuan sebagai perangkat desa masih sangat minim.

‘’Kami akan mengecek kalau sudah dilakukan pemilihan kepala desa serentak di 74 desa. Sebab sekarang yang menjadi anggota maupun ketua BPD mayoritas kalangan pria,’’ jelas Hamdan.

Pihaknya benar-benar akan jalankan aturan, pemeriksaan langsung ke desa setempat akan dilakukan setelah selesai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak yang bakal digelar September mendatang.

Jadi ia mengimbau agar kaum perempuan bisa mendapatkan haknya sebagai perangkat desa. Terutama dalam struktural pengawasan desa. “Semua punya hak yang sama. Maka baik pria mupun wanita semua harus mengimbangi dalam struktur pemerintahan desa,” bebernya.

Untuk diketahui Pilkades Kabupaten Bengkulu Selatan akan dibentang 14 September mendatang. Saat ini Dinas PMD sudah menyiapkan pesta demokrasi tingkat desa itu sejak jauh hari.

Dijelaskan Hamdan semua bisa menjadi Kades baik warga asli desa maupun luar desa yang akan menggelar Pilkades. Tapi saat menjadi kades harus menetap di desa itu. Tujuannya tidak lain untuk memaksimalkan kerja desa. ‘’Boleh semua punya hak untuk calon kades. Tapi aturan itu tetap dipatuhi,’’ demikian Hamdan.(tek)

Berita Lainnya

Pelajar SMK Resmi Menjadi Tersangka

KOTA MANNA – Penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Selatan, resmi menetapkan pelaku persetubuhan inisial D (15) ...

error: Content is protected !!