Senin , 16 September 2019
Home / Daerah / Kepahiang / 125 Pegawai Honorer Terancam Dirumahkan

125 Pegawai Honorer Terancam Dirumahkan

zamzami zubir

KEPAHIANG – Sebanyak 125 orang honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kepahiang, terhitung tahun 2020 mendatang terancam akan dirumahkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, mengatur bahwa personel Satpol PP harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu rencana Pemkab Kepahiang membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini, mewajibkan pada honorer tersebut untuk bisa mengikuti rekritmen tersebut. Hal ini diungkapkan Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Kepahiang, Burlian, SE, yang mengatakan jika perekrutan PPPK yang diusulkan Pemkab Kepahiang nantinya diterima oleh pemerintah pusat, para honorer Satpol PP maupun Damkar, diwajibkan untuk ikut seleksi jika ingin bertahan bekerja di Satpol PP dan Damkar.

“Ya kalau mau bertahan, harus ikuti tahapan yang ada, yakni rekrutmen PPPK yang akan dilakukan nantinya. Namun kalau dalam rekrutmen ini tidak lulus, maka secara otomatis mereka (honorer, red) akan dirumahkan. Kecuali mereka ingin berganti posisi menjadi cleaning service, driver, petugas jaga, dan bidang lainnya yang tidak wajib untuk PPPK,” terang Burlian.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang Zamzami Zubir, SE, MM mengklaim bahwa untuk anggota Satpol PP tidak harus direkrut dari CPNS, walaupun sudah diatur dalam pasal 15 PP No. 16/2018 tersebut. Menurutnya perekrutan anggota Satpol PP masih bisa dilakukan melalui perekrutan PPPK.

“Ya untuk anggota Satpol PP bisa kita masukkan dalam perekrutan PPPK. Karena sesuai aturan yang ada, yang namanya jabatan ASN bisa PPPK termasuk Satpol PP. Hanya saja nanti kita juga akan persiapkan seluruh teknisnya, termasuk persiapan pendidikan dasar dan pendidikan latihan sebagai tambahannya,” terang Sekda.

Diketahui sebelumnya, menurut PP No. 16/2018 bahwa anggota Satpol PP diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, dan terdiri atas jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Pol PP. Pol PP ini menurut aturan yang ada, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Nanti kita akan atur juga formulanya seperti apa kalau Satpol PP dan Damkar masuk dalam formasi PPPK. Kita juga saat ini masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar atas kondisi ini,” beber Sekda.(sly)

Berita Lainnya

Soal RS Jalur Dua, Dewan Bersuara

KEPAHIANG – Pemkab Rejang Lebong (RL) kembali membangun RS Jalur Dua di Desa Durian Depun ...

error: Content is protected !!