Kamis , 17 Oktober 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Dewan Desak KUA Segera Dibahas

Dewan Desak KUA Segera Dibahas

PENGHARGAAN: Ketua DPRD Mukomuko Armansyah bersama bupati serahkan piagam penghargaan pada Pemdes pemenang lomba desa.(foto: peri/rb)

MUKOMUKO – Meskipun kurang dari satu bulan lagi masa kerja anggota DPRD Mukomuko akan berakhir pada 20 Agustus 2019, tapi mereka ngotot melakukan pembahasan dan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Yakni baik itu KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 maupun KUA dan PPAS APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.

Jika ini terwujud, dipastikan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2019-2024 tidak mampu berbuat banyak menentukan anggaran kegiatan dan pembangunan untuk akhir tahun 2019 dan anggaran tahun 2020.

Mereka baru leluasa penuh mengatur anggaran sesuai kepentingan pada APBD Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.

Pasalnya, berpedoman selama ini pembahasan dokumen APBD harus mengacu pada dokumen KUA dan PPAS yang sudah disahkan. Pemkab maupun anggota dewan yang membahas APBD Perubahan maupun APBD murni tidak boleh melenceng dari pengalokasikan dan peruntukan yang sudah disusun dalam KUA dan PPAS.

Sehingga anggota dewan yang dilantik dari hasil Pemilu 2019 nantinya, walaupun masih bisa mengatur kegiatan yang nilai anggaran tidak seberapa, tapi mereka tak akan bisa mendominasi untuk pengaturan dan merubah anggaran kegiatan dan pembangunan yang nilai anggarannya besar.

Ketua DPRD Mukomuko Armansyah, ST membenarkan rencana pembahasan dan pengesahan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020 dituntaskan sebelum berakhir masa jabatan anggota DPRD periode ini.

Agenda tersebut sudah dimasukkan dalam jadwal persidangan DPRD Mukomuko bersama Pemkab Mukomuko. “Pengesahan APBD Perubahan 2019 mungkin sudah tidak memungkinkan lagi. Apalagi APBD Tahun Anggaran 2020. Tapi KUA dan PPAS dua APBD itu akan dibahas dan ditargetkan tuntas sebelum pergantian masa jabatan,” kata Armansyah.

Armansyah menolak jika itu hanya keinginan dari anggota dewan. Karena penjadwalan itu bukan dilakukan sepihak. Tetapi disepakati bersama Pemkab Mukomuko. Yakni dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko.

“Itu sudah diBanmuskan (Badan Musyawarah) DPRD dengan pemerintah daerah. Sudah kita jadwalkan mulai pada 23 Juli mendatang,’’ jelas Armansyah.

Dimulai tanggal 23 Juli itu, anggota dewan membahas bersama Pemkab hanya punya waktu dua minggu jam kerja. Tapi ia optimis semuanya tuntas dan dapat disahkan. Karena penjadwalan itu didukung dengan kesiapan Pemkab Mukomuko.

Sekarang DPRD Mukomuko tengah menuntaskan kerja Pansus Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) atas APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018. Setelah Perda LKPj APBD 2018 disahkan, baru anggota dewan dapat membahas KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. (hue)

Berita Lainnya

Pemkab Mukomuko Rancang Perubahan Nomenklatur

MUKOMUKO – Pemkab Mukomuko kembali rancang perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi rencana perubahan ...

error: Content is protected !!