Kamis , 12 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Anggaran Masjid Agung Terancam Dialihkan

Anggaran Masjid Agung Terancam Dialihkan

Edwar Samsi

KEPAHIANG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mengembalikan lagi pengelolaan pembangunan masjid agung ke Dinas PUPR, mendapatkan kritik pedas dari lembaga legislatif. Bahkan dewan pesimis pembangunan masjid agung tersebut bisa selesai di akhir masa jabatan Bupati Kepahiang periode 2016-2021. Sehingga anggaran pembangunan masjid agung senilai Rp 10 miliar yang dititipkan ke Dinas PUPR tahun ini, terancam tidak terpakai.

Dalam pembahasan APBD Perubahan nanti dewan berencana akan mengalokasikan kembali anggaran tersebut untuk kegiatan lainnya. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Edwar Samsi, S.IP, MM. “Sebelumnya kan sudah jadi temuan BPK karena anggarannya dititipkan ke Dinas PUPR, masa mau dikembalikan lagi? Nanti akan kita atur lagi anggarannya dalam APBD Perubahan untuk dialihkan ke kegiatan yang lain saja,” tegas Edwar.

Edwar mengatakan, dari dulu dewan sudah mengingatkan Pemkab Kepahiang agar membentuk panitia dan yayasan untuk pembangunan masjid Baitul Hikmah tersebut. Namun Pemkab lamban merespon usulan dewan. Sehingga akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.

“Sekarangkan benar apa yang kita khawatirkan dulu. Pembangunan masjid agung ini menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu. Karena pembangunannya tidak bisa dilakukan dengan dana APBD. Apalagi anggarannya dititipkan ke OPD yang ada,” ungkap Edwar.

Edwar mengatakan kondisi yang dialami masjid agung Kepahiang ini disebabkan pemkab kurang hati-hati dalam melakukan perencanaan. sehingga pihaknya sangat pesimis pembangunan tersebut bisa selesai sesuai perencanaan yang ada.

“Tak perlu dikonsultasikan lagi dengan BPK. Seperti yang disampaikan Plt Kadis PUPR Kabupaten Kepahiang beberapa waktu lalu. Karena undang-undang sudah mengatur hal ini. Bahwa anggaran daerah bisa dihibahkan jikalau yayasan sudah terbentuk selama 2 tahun. Sementara jabatan bupati Kepahiang saat ini tidak sampai 2 tahun lagi,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Silaholo, ST mengatakan memang ada beberapa kendala yang dialami pihaknya saat ini terkait hibah pembangunan masjid agung tersebut. Menurutnya hibah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah kepada yayasan atau organisasi, yang minimal sudah berdiri dan aktif selama 2 tahun terakhir.

“Harus ada yayasan, agar aturan dan mekanisme hibahnya jelas. Nah saat ini memang Pemkab belum memiliki yayasan. Ada sih yayasan pada zaman Pak Bando lalu, tapi saat ini kita tidak tahu lagi kemana arsip dari yayasan tersebut. Selain itu juga sampai saat ini tidak ada serah terima kepemimpinan yayasan tersebut dari pengurus yang lama,” ungkapnya.

Untuk itu Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang saat ini sedang berkonsultasi dengan BPK RI. Bahkan diakui Rudi, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM memberikan tenggat waktu selama 1 pekan kepada Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang untuk berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Bengkulu mengenai proses hibah ini.

Diketahui sebelumnya, Masjid Baitul Hikmah tersebut mulai dilakukan pembangunan oleh Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM pada tahun 2016, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar, kemudian tahun 2017 dilanjutkan pembangunan tahap dua kembali menghabiskan dana Rp 5 miliar. Kemudian tahap ketiga tahun 2019 Pemkab Kepahiang mengebut laju pembangunan dengan mengucurkan dana pembangunan sebesar Rp 10 miliar. (sly)

Berita Lainnya

Ukur Tabat, Tunggu Kesepakatan

KEPAHIANG – Rencana Pemkab Kepahiang mengukur tapal batas (tabat) antara Desa Bandung Jaya – Bandung ...

error: Content is protected !!