Minggu , 25 Agustus 2019
Home / Metropolis / Berlakukan Pengelolaan Parkir Sistem Elektronik

Berlakukan Pengelolaan Parkir Sistem Elektronik

BERLAKUKAN: Pemerintah Kota (Pemkot) akan segera menerapkan pengelolaan parkir menggunakan sistem elektronik di sejumlah titik jalan Kota Bengkulu.(foto: wahyu/rb)

BENGKULU – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan menerapkan pengelolaan parkir menggunakan sistem elektronik mendapat dukungan dari berbagai pihak. Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Heri Ifzan menilaia agar pengelolaan parkir membaik, serta dapat mencegah terjadinya kebocoran pengelolaan retribusi parkir, sebaiknya memang ada formula khusus seperti pemberlakuan sistem elektronik tersebut.

“Bahkan DPRD kota pernah membahas bahwa pengelolaan parkir itu agar tidak bocor  ada pembenahan system atau dibuat tempat pengelolaan parkir dibuat sitem elektronik seperti Jakarta. Supaya semuanya transparan sistem pengelolaannya,” terang Heri Ifzan.

Selain itu Heri mengatakan, dari pengalaman pihaknya menggelar sidak langsung ke beberapa titik parkir bahwa terungkap merata sejumlah jukir tidak megang langsung SPT (surat perintah tugas). Bahkan menurutnya, wajar saja PAD parir tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Lantaran beberapa jukir tidak menyetor langsung ke kas daerah melalui leading sektor Dishub kota.

“Selain itu banyak kita temukan, kalau hampir rata-rata kalau juru parkir tidak pegang SPT. Sebab bayangkan saja setornya melalui bosnya pemilik SPT kemudian bosnya setor lagi ke kas daerah. Artinya mereka tidak setor langsung. kita menduga memang terjadi pemotongan di tiap jukir tersebut,” ungkap Heri.

Lanjut Heri, sesuai aturanya dalam pengelolaan parkir setiap Juru Pakir harus langsung memegang Surat Perintah Tugas (SPT) atas nama bersangkutan dan bukan orang lain.  “Ya SPT harus dipegang masing-masing jukir bukan orang lain yang diperintahkan untuk kerja lagi. Makanya Dishub harus jeli untuk menertibkan mereka secara rutin. Jangan sampai banyaknya laporan dari masyarakat bahwa juru parker illegal dan sebagai macamnya,” tuturnya.

Senada disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Hamsi mengungkapkan, tidak tercapainya PAD parkir setiap tahunnya perlu dievaluasi Pemerintah Kota (Pemkot) secara mendalam. Sebab ia menduga ada yang salah dengan sistem pengelolaan parkir tersebut.

“Ya logikanya jumlah kendaraan terus bertambah. Dan titik parkir pun juga bertambah. Kalau tidak tercapai target PAD parkir yang sudah ditetapkan, patut dipertanyakan? Artinya pengelolaan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Jadi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,” jelas Hamsi.(new)

Berita Lainnya

Buruh Abadi Makmur Tuntut Gaji UMP

BENGKULU – Sebanyak 50 buruh CV. Abadi Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang impor kayu ...

error: Content is protected !!