Senin , 16 Desember 2019
Home / Metropolis / Hari Ini, Tim Pansus Konfrontir Baperjakat

Hari Ini, Tim Pansus Konfrontir Baperjakat

BENGKULU – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu sampai saat ini masih terus bekerja dan fokus menggali informasi berkaitan persoalan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Bahkan jika tidak ada halangan Senin (15/7) hari ini, tim pansus mengundang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Ya besok (hari ini) sesuai jadwal kita undang tim Baperjakat. Nanti kita akan konfrontir langsung baperjakat berkaitan dengan mutasi yang dilakukan selama ini. Kita berharap pihak baperjakat memenuhi undangan kita,” terang Ketua Pansus Mutasi DPRD kota, Hamsi, AMd.

Ketika semua pihak Pemerintah Kota (Pemkot) sudah dimintai keterangan, menurut Hamsi, pihaknya juga akan melibatkan pakar hukum dan pemerintahan. “Yang jelas akan minta pendapat dari pakar hukum dan pemerintahan berkaitan dengan aturan mengenai mutasi tersebut. Karena bagi kami pendapat pakar hukum dan pemerintahan nantinya sangat penting,” kata Hamsi.

Tidak hanya melibatkan pakar hukum dan pemerintahan saja, sambung Hamsi, pihaknya juga akan melibatkan Ombudsman berkaitan soal adanya laporan beberapa pihak mengenai mutasi yang merugikan ASN ataupun pejabat. “Selain itu kita juga akan undang pihak Ombudsman dalam hal ini. Karena dalam menggali informasi itu semua pihak yang berkompeten juga harus kita libatkan, agar ada titik temu penyelesaian persoalan tersebut,” ungkapnya.

Lanjut Hamsi, bahwa hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim pansus mutasi tersebut juga akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Selain itu ia mengatakan, dewan juga mempunyai hak interpelasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut.

“Jadi terkait apa hasilnya nanti kita akan laporkan juga ke KASN yang akan melakukan evaluasi. Misalnya bahwa dari kajian kita terbukti mutasi yang dilakukan itu melanggar, maka bisa jadi mutasi sebelumnya itu dianulir. Karena banyak contoh di daerah lain, mutasi yang dianulir tersebut karena terbukti ada pelanggaran,” jelasnya.

Terkait hal itu, Asisten I Pemkot Drs. Bujang HR, MM yang juga menjabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota ini belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya tidak aktif. (new

Berita Lainnya

Jamkesda Hanya Sanggup Akomodir 23 Ribu Warga

BENGKULU – Pemprov Bengkulu mengalokasikan dana bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp 12 miliar ...

error: Content is protected !!