Senin , 19 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tunggakan Pelanggan Picu PDAM “Sekarat”

Tunggakan Pelanggan Picu PDAM “Sekarat”

Tirta Alami 

KEPAHIANG – Saling tuding kesalahan manajerial di tubuh PDAM Tirta Alami Kepahiang, sepertinya bakal menjadi bola panas, baik bagi PDAM sendiri maupun Pemkab Kepahiang. Sebelumnya Direktur PDAM Sudarmin, SH menuding bahwa kondisi PDAM yang sudah “sekarat” merupakan akibat kesalahan manajemen lama.

Namun tudingan itu ditanggapi oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Alami Kepahiang, Karmolis ST, yang juga merupakan mantan Direktur PDAM Tirta Alami Kepahiang. Menurut Kharmolis masalah klasik yang terjadi di tubuh PDAM pada dasarnya ada di pelanggan dan tunggakan serta pasokan air yang kurang karena debit air terus menurun.

Karena air kurang, banyak daerah layanan yang airnya mati. Sehingga pelanggan banyak yang menunggak, padahal hidup mati PDAM ini tergantung dengan pelanggan.

“Saat ini Pemkab Kepahiang juga sudah berupaya membantu dengan telah melakukan proses tender membangun sumber air baru untuk penambahan pasokan air ke kota Kepahiang, dengan kapasitas 15 liter perdetik, yang berasal dari anggaran DAK di Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang senilai Rp 3,4 milyar,” ungkap Karmolis.

Menurutnya masalah air ini bermula saat rusaknya jaringan pipa di Dusun Imigrasi Permu, akibat pelebaran jalan kiri kanan yang berdampak pada pecahnya pipa besar PDAM di lokasi pembangunan tersebut, sehingga tambahan pasokan air dari wilayah Tapak Gedung untuk wilayah kota terhenti.

“Sampai saat ini akibat pelebaran jalan di Dusun Imigrasi Permu tersebut, masih berdampak pada aliran air PDAM kepada pelanggan di wilayah sekitar. Kita bukan saling menyalahkan, namun seperti inilah kondisi yang terjadi saat ini,” ujar Karmolis.

Kemudian untuk masalah gaji, ini memang sudah lama. Sejak zaman kami pun dulu kekurangan dana untuk membayar gaji, karena banyak tunggakan. “Apalagi mayoritas masyarakat kita petani, jadi banyarnya tidak setiap bulan, kadang 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan ada yg 1 tahunan. Sudah dicoba beberapa terobosan dengan pembayaran sistem online dan penagihan, namun hasilnya tetap belum maksimal,” beber Karmolis.

Kemudian persoalan kekurangan debit, sambung Karmolis, juga sudah pernah diupayakan bekerjasama dengan Dinas PUPR kabupaten dan PUPR provinsi, Balai Sungai VII dan Balai Sungai VIII dengan membangun sumber air baru. Namun hasilnya belum juga maksimal. Karena ada beberapa bangunan yang belum bisa dimanfaatkan, ada yang berkonflik dengan masyarakat, ada yang debit airnya berkurang.

“Namun ada langkah-langkah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk persoalan ini, salah satunya adalah subsidi tarif. Sama seperti pertamina dan PLN, airpun bisa disubsidi tarif oleh pemda, payung hukumnya kan ada. Ini tidak menyalahi, karena PDAM ini bukan badan usaha orientasi profit tapi juga layanan,” terangnya.

Menurutnya peraturan subsidi tarif ini sudah ada payung hukumnya, yakni Permendagri nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sehingga selisih biaya antara biaya produksi dan kemampuan bayar pelanggan disubsidi oleh pemerintah.

“Jadi pelayanan tetap bisa lancar, tidak terus bergantung dengan tagihan pelanggan, operasional bisa dibayar melalui subsidi tarif,” pungkas Karmolis. (sly)

Berita Lainnya

Industri Kopi Lokal Harus Berkembang

KEPAHIANG – Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM. IPU, mengatakan perkembangan industri kopi di ...

error: Content is protected !!