Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Paripurna KUA-PPAS Ditunda

Paripurna KUA-PPAS Ditunda

TERIMA: Bupati Kepahiang menerima pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2019 dari Waka I DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (15/7).(FOTO: ARIE/RB)

KEPAHIANG – Ada yang menarik dari rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (15/7). Hujan interupsi terjadi saat agenda Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2019.

Hal ini dilatarbelakangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang meminta kepada DPRD Kabupaten Kepahiang untuk menunda jadwal untuk penyampaian Nota KUA-PPAS tersebut, dan meminta waktu paling lama 7 hari untuk menyesuaikan KUA-PPAS dengan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Permintaan penjadwalan ulang tersebut mendapatkan respon dari anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, lantaran bukan ditandatangani oleh Bupati Kepahiang, melainkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang setelah sebelumnya surat meminta penundaan tersebut juga disampaikan oleh Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang.

“Apakah surat penundaan ini sudah diketahui bupati? Karena di sini Sekda yang tanda tangan. Ini penyampaian KUA-PPAS loh, walaupun surat ini mewakil lembaga atau TPAD, tetap saja harus sepengetahuan bupati,” ketus politis PKB, Zainal, S.Sos saat menyampaikan interupsi.

Kekecewaan serupa juga disampaikan politisi PDIP, Edwar Samsi, S.IP, MM yang mengatakan Pemkab harusnya memahami aturan administrasi pemerintahan. Menurutnya KUA-PPAS merupakan hal yang diatur dalam perundang-undangan, jadi untuk mengusulkan penundaan penjadwalan, bupati harus menandatangani surat permohonan penundaan usulan tersebut.

“Ini kita bukan bermaksud mempersulit, kita mengkritik karena kita ingin yang terbaik untuk kabupaten kita. Kalau seperti ini, mohon maaf, wajar saja kinerja pemerintahan kita lamban seperti ini,” ujar Edwar.

Terpisah, Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM menanggapi bahwa sebelumnya surat yang dilayangkan Plt Kepala Bappeda memang belum dikomunikasikan bersama dirinya. Untuk itu ia mengaku bersama Sekda mengubah surat tersebut untuk meminta penjadwalan ulang penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS RAPBDP 2019 itu.

“Jangan sampai nanti KUA-PPAS kita tidak nyambung. Oleh karena itu, mengapa kita tunda? Ya untuk menyesuaikan dengan nomenklatur kita agar sesuai dan nyambung dengan RPJMD kita. Kami mohon maaf jikalau ada kelemahan dalam meminta penundaan ini, dan kami berharap ada pengertian dari dewan atas kondisi ini,” jawab Bupati dalam paripurna tersebut.

Mencegah banyaknya hujan interupsi yang terjadi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE yang memimpin rapat tersebut pun langsung mengambil sikap. Menurut Aan harusnya jadwal yang sudah dibuat oleh Badan Musyarawah (Banmus) selayaknya sudah dikoordinasikan dengan Bagian Protokoler dan Bappeda.

“Pada waktu rapat Banmus, Bappeda siap tanggal 15 Juli ini (Senin, red) melaksanakan nota pengantar KUA-PPAS RAPBDP 2019. Tapi ternyata ada beberapa OPD yang belum menyerahkan rencana kerjanya untuk di APBDP. Akhirnya terjadi penundaan,” jelas Aan.

Aan mengatakan, pihaknya saat ini berupaya mengakomodir usulan penundaan penjadwalan rapat paripurna terkait Nota Pengantar KUA-PPAS tersebut, dengan mekanisme yang harus dijalani sebagai lembaga legislasi. “Ya nanti ada mekanismenya. Silakan Bupati melalui TAPD menghadap pimpinan DPRD. Nanti kami akan bicarakan lagi dengan Banmus,” pungkas Aan usai menutup rapat paripurna. (sly)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!