Jumat , 23 Agustus 2019
Home / Metropolis / Bahas Anggaran, Plt Kadis PUPR Diusir

Bahas Anggaran, Plt Kadis PUPR Diusir

Marjon

BENGKULU – Pembahasan KUA-PPAS Rancangan APBD Perubahan 2019, yang berlangsung Senin (15/7) malam hingga Selasa (16/7) dini hari berlangsung panas dan diwarnai insiden. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Benni Irawan diusir dari ruangan rapat oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu saat rapat berlangsung.

Data terhimpun, rapat pembahasan anggaran yang dihadiri para anggota Banggar beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bengkulu awalnya berlangsung biasa. Namun semuanya berubah saat Beni Irawan yang hadir ingin menyampaikan usulan anggaran PUPR sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota.

Namun para anggota Banggar DPRD langsung meminta Beni untuk keluar dari ruangan rapat. Alasannya, anggota Banggar merasa kesal lantaran sudah empat kali undangan hearing tidak pernah dipenuhi oleh Plt Kadis PUPR. “Rapat malam tadi sempat berlangsung panas, tim Banggar meminta agar Plt Kadis PUPR keluar dari ruangan rapat,” ucap salahsatu Staf Sekretariat DPRD kota yang hadir dalam rapat pembahasan.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE membenarkan insiden pengusiran tersebut. Itu dilakukan pihak legislatif karena kesal dengan yang bersangkutan, karena sudah empat kali mengacuhkan undangan heraing dewan.

“Hal inilah yang membuat kawan-kawan legislatif marah, karena Plt Kadis PUPR dinilai hanya mau datang ketika ada penambahan anggaran di dinas yang dia pimpin. Sedangkan ketika diminta memberikan klarifikasi yang bersangkutan justru enggan datang,” tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Makanya dalam rapat itu, sambung Teuku anggota  dewan sepakat untuk menunda pembahasan usulan di Dinas PUPR. “Hingga akhirnya kita persilahkan yang bersangkutan (Plt Kadis PUPR) untuk keluar ruangan. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan anggaran lainnya,” tambah Teuku.

Selain itu diungkapkan Teuku, kejadian adanya Kepala OPD yang tiap kali diundang dewan tidak pernah hadir sangat disesalkan. Sementara kerja anggota dewan ini diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

“Dewan memanggil sejumlah OPD  terkait itu bukan meminta proyek atau apalah. Tapi kita hanya ingin mengetahui sejauh mana program serapan anggaran APBD yang sudah dijalankan. Mengingat saat ini sedang berlangsung pembahasan rancangan APBD perubahan,” jelasnya. 

 

Sekda Bakal Beri Pembinaan

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Marjon yang baru saja kembali aktivitas dari cutinya, saat ditemui kemarin mengakui sudah mendapatkan laporan ada bawahannya yang diusir dalam rapat DPRD pembahasan KUA Rancangan APBD perubahan tersebut.

“Terkait info yang saya dapat adanya salahsatu Kepala OPD yang diusir itu, sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Tapi kita juga menyayangi beberapa kali diundang DPRD tidak pernah hadir, sehingga DPRD ini tersinggung. Untuk kedepan ada kerjasama yang baik, yang bersangkutan (Plt Kadis PUPR) memahami hal dewan apa dan kewajibannya apa. Dan nanti akan kita sampaikan akan kita lakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan,” tegas Marjon.

Dikonfirmasi, Plt (pelaksana tugas) Kepala Dinas PUPR Kota, Beni Irawan berkilah, bahwa hal tersebut hanya kesalahpahaman saja. Kehadirannya saat rapat tersebut lantaran dipanggil oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kemarin malam, saya datang ke rapat pembahasan karena dipanggil oleh TAPD karena ada disinggung soal bahasan mengenai Dinas PUPR. Namun memang malam itu belum jadwal pembahasan untuk Dinas PUPR. Dan saya belum sempat menyampaikan penjelasan saat itu, sudah diminta keluar,” terang Beni kepada RB Selasa (16/7).

Terkait ketidakhadirannya saat diundang dalam hearing selama ini, menurut Beni, hal itu bukan unsur disengaja. Namun penyampaian undangan rapat hearing sebelumnya itu dari sekretariat DPRD terkadang secara mendadak. “Kalau ada informasi terkait Dinas PURR hanya datang saat penganggaran adalah tidak benar. Sebab berbenturan  ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, serta ada juga saat itu dinas luar kota yang saya jalankan waktu itu, dengan bukti tiket pesawat saya bisa dicek,” ungkap Beni.(new)

Berita Lainnya

Distribusi BPNT, Dinsos Gandeng Karang Taruna

BENGKULU – Dinas Sosial Provinsi akan bekerja sama dengan Bulog Bengkulu untuk memasok kebutuhan komoditas ...

error: Content is protected !!