Senin , 19 Agustus 2019
Home / Metropolis / Tekan Angka Konflik Agraria

Tekan Angka Konflik Agraria

TEKEN: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani MoU/perjanjian dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Kantor Pertanahan dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, Selasa (16/7).(foto: yunike/rb)

BENGKULU – Pemprov, pemkot/pemkab di Provinsi Bengkulu menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Kantor Pertanahan se Provinsi Bengkulu, dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung di Gedung Daerah Balai Semarak, Selasa (16/7) di Gedung Daerah Balai Semarak.

Penandatanganan perjanjian ini disaksikan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili oleh penasehat KPK RI, Mohammad Tsani Annafari. Dikatakan Tsani, dengan adanya nota kesepahaman ini ke depan angka konflik agrarian khususnya di Provinsi Bengkulu dan umumnya di Indonesia semakin dapat ditekan. Selain itu memberikan dampak strategis bagi optimalisasi pajak dan peningkatan aset pemerintah.

“Kami menunggu buah dari MoU ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan agraria memang kelihatannya masalah sepele, namun dalam perkembangannya hal ini sangat pelik.,” ujar Tsani.

 

Permasalahan agraria sudah sejak beberapa tahun terakhir ini terus menjadi fokus oleh Pemprov Bengkulu bersama 10 pemda kabupaten/kota Se-Provinsi Bengkulu, dengan Kanwil BPN Bengkulu dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu-Lampung. Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menerangkan, dari penandatanganan nota kesepahaman ini ada beberapa persoalan utama yang perlu segera diselesaikan.

Diantaranya terkait lahan yang dikuasai pihak ketiga dan aset atau tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi. Termasuk terkait tumpang tindih sertifikat lahan warga yang beberapa diantaranya berada di lahan HGU perusahaan. “Adanya MoU ini tidak saja akan meningkatkan neraca aset pemerintah, tapi juga akan berefek pada peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah serta kenyamanan kepemilikan lahan olehh masyarakat,” beber Rohidin.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, sambungnya, terkait juga dengan kepatuhan para pihak termasuk pemerintah terhadap UU Investasi Perkebunan. Selama ini banyak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan. Selain itu kepatuhan terhadap objek pajak atas hak tanah, sehingga pendapatan daerah dari pajak tersbut bisa optimal.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Edy Wahyudi menyatakan dengan adanya perjanjian kerja sama ini juga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pajak bumi dan bangunan. Sehingga ke depan muaranya akan bertumpu pada kesejahteraan masyarakat. “Mengelola pajak jelas tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Terlebih APBN 80 persen bersumber dari pajak” jelasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Danu Ismadi menambahkan, terkait sengketa atau konflik agraria ini ada 4 kategori yang wajib diakomodir. Meliputi, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan instansi pemerintah, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah. Dan semua kategori permasalahan ini terdapat di wilayah Bengkulu.

“Sinkronisasi data administrasi pertanahan antara pusat dan daerah jelas perlu dilaksanakan, sehingga 4 permasalahan agraria ini bisa kita selesaikan,” demikian Danu.(key)

Berita Lainnya

Dewan Ingatkan Serapan Anggaran OPD

BENGKULU – Memasuki pembahasan KUA-PPAS rancangan APBD 2020, DPRD Kota Bengkulu meminta agar Organisasi Pemerintah ...

error: Content is protected !!