Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Metropolis / PUPR, Serapan Anggaran Terendah

PUPR, Serapan Anggaran Terendah

TEPRA: Wakil Walikota (Wawali) Dedy Wahyudi memimpin langsung rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) tiap organisasi Perangkat Daerah (OPD).(foto: humas/rb)

BENGKULU – Wakil Walikota (Wawali) Dedy Wahyudi, SE, MM memimpin langsung rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) tiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu, bertempat di Ruang Hidayah Kantor Walikota Rabu (17/7).

Dalam rapat evaluasi tersebut terungkap, ada 5 OPD dengan capaian realisasi terendah pada triwulan kedua tahun 2019 ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota, 0,67 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 2,70 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota, 12,16 persen, lalu Kecamatan Singaran Pati, 13,34 persen, dan Kecamatan Teluk Segara 14,81 persen.

Selain itu, ada juga 5 OPD lainnya yang masuk dalam zona hijau atau memiliki capaian serapan anggaran tertinggi, yakni Dinas Kependudukan dan Capil (Dukcapil) kota, 60,70 persen, Dinas Koperasi dan UKM Kota, 51,27 persen, lalu Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 46 01 persen, Satpol PP Kota, 45,54 persen, dan Dinas Tenaga Kerja Kota, 45,24 pesen.

“Yang jelas kita telah berkomitmen bahwa kita akan membenahi kinerja, baik pelaporan keuangan dan capaian yang ingin dicapai. Karena jika penyerapan anggaran saja tidak terealisasi, maka kebutuhan masyarakat dari program yang dijalankan tidak dirasakan masyarakat,” jelas Wakil Walikota Dedy Wahyudi.

Dikatakan Dedy, bahwa TEPRA merupakan tim pemantau realisasi anggaran. Sehingga dari APBD yang telah dianggarkan dari masing-masing OPD bisa dilihat sejauh mana serapan anggarannya. “Kalau idealnya serapan telah masuk TW II, selanjutnya TW III misalnya sudah 35 persen tapi masih ada yang 17 persen,” tutur Dedy.

Dedy menegaskan, untuk OPD yang serapannya masih di bawah, akan memberikan warning dan evaluasi keseluruhan. “Sebab ini juga bagian dari penilaian pimpinan sejauh mana kecakapan dan kemampuan masing-masing OPD,” ungkapnya.

Dedy menilai, bahwanya serapan anggaran sangat penting agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). “Serapan anggaran yang tidak dibelanjakan akan berdampak pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena SAKIP kita C maka kita harus bisa meningkatkan menjadi B,” demikian Dedy.(new)

Berita Lainnya

Buruh Abadi Makmur Tuntut Gaji UMP

BENGKULU – Sebanyak 50 buruh CV. Abadi Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang impor kayu ...

error: Content is protected !!