Minggu , 25 Agustus 2019
Home / Berita utama / Kuota Tambahan Solar Tak Efektif

Kuota Tambahan Solar Tak Efektif

BENGKULU – Penyaluran kuota tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dinilai tidak efektif untuk mengatasi antrian kendaraan di Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu. Ini terlihat dari masih panjangnya barisan kendaraan untuk mengantri minyak subsidi ini. Padahal Pertamina Bengkulu sudah menambah penyaluran solar ke SPBU sejak 15 Juli.

Hal ini juga diakui oleh SR Pertamina Bengkulu Moh Riza Rahmat Syah. Sejak pertama dirinya sudah mengatakan bahwa penyaluran kuota tambahan atas permintaan pemerintah daerah ini tidak akan menghilangkan antrian. Akan tetapi  menurutnya penyaluran kuota tambahan ini hanya akan mengurangi antrian. “Dari awal saya sudah menyampaikan, penambahan ini bukan solusi untuk menghilangkan antrian, hanya bisa mengurangi antrian,” ujar Riza kepada RB, kemarin.

Jatah solar subdisi untuk Provinsi Bengkulu tahun ini, terang Riza, ada 82 ribu KL. Mengingat kuota subsidi sekarang ini memang sudah dibatasi, maka dari Pertamina juga awalnya sudah membatasi penyaluran. Akan tetapi dengan terjadi antrian panjang dan penumpukan maka Pertamina tidak lagi melakukan pembatasan, bahkan menambah kuota penyaluran dari yang biasanya perhari 192 KL menjadi hingga 240 KL perharinya.

“Data terakhir hingga Juni itu 52,1 %. Sekarang bisa saja diangka 60 persen, kalau penyaluran ini kita paksakan diangka 240 KL setiap harinya, bisa saja jatah untuk Bengkulu tidak sampai akhir tahun sudah habis,” beber Riza.

Riza berharap pertemuan antara pemprov dengan BPH Migas awal Agustus nanti bisa mengatasi solusi ancaman kekurangan stok solar subsidi untuk akhir tahun. BPH Migas memiliki kebijakan menambah jatah solar subsidi untuk Bengkulu sehingga mencukupi hingga akhir tahun. “Kalau tidak ada tambahan, dan kita tidak melakukan pembatasan penyaluran kembali konsekuensinya akhir tahun bisa tanpa solar subsidi,” tukasnya.

Riza juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi di Bengkulu. BBM subsidi diperuntukan bagi masyarakat bukan untuk industri atau perusahaan. Sehingga bila masyarakat melihat ada penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat, maka bisa melaporkan kepada Pertamina Bengkulu dengan melampirkan bukti foto atau rekaman kejadian. “BBM subdisi ini sudah jelas peruntukannya tidak boleh dijual untuk industri atau pabrik, ternasuk dijual dieceran itu tidak boleh,” tegasnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu menambahkan pertemuan gubernur dengan BPH Migas untuk membahas antrian BBM subsidi termasuk usulan kuota tambahan diagendakan 6 Agustus mendatang. Dalam rapat nanti juga sepertinya akan dibahas hasil sidak BPH Migas dan BIN yang belum lama ini turun langsung memantau ke lapangan terkait antrian panjang BBM subsidi di Bengkulu.

“Kita belum menerima informasi dari BPH Migas ketika turun ke lapangan bersama BIN, jadi kita tidak tahu apa hasilnya. Apa penyebab antrian panjang ini, apakah ada mekanisme yang dilanggar atau memang Bengkulu memang masih kekurangan kuota,” jelasnya.

Lanjutnya bila memang ada pelanggaran mekanisme dalam penyaluran maka pihaknya berharap agar pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dan dibenahi. Namun apabila penyebabnya Bengkulu memang masih kekurangan kuota BBM subsisi khususnya jenis solar maka dirinya berharap BPH Migas nantinya dapat mengabulkan usulan kuota tambahan dari Pemprov Bengkulu. “Kita tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja hasil rapat dengan BPH migas nanti,” pungkasnya. (key)

Berita Lainnya

Pekerjaan Tak Tuntas, Diduga Tak Sesuai RAB, Polres Sidik Proyek Fisik di DKP Kota 

BENGKULU – Satreskrim Polres Bengkulu terus menggeber pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan atau rehabilitasi sarana dan ...

error: Content is protected !!